Connect with us

Tanah Papua

Mendapat Kekuatan Hukum,Gubernur Papua Diminta Mengaktifkan Kembali Anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019

Published

on

TIMIKA,KTP.com – Gugatan 26 Anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 terkait masa jabatan keanggotaan DPRD Mimika telah mendapat kekuatan hukum tetap (incrah) setelah kasasi yang dilakukan oleh Gubernur Papua ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia lantaran sudah upaya hukum telah melampaui batas.

Kuasa hukum 26 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 Marjan Tusang mengatakan, berdasarkan surat penetapan nomor:2/PEN. INKRACHT/2020/PTUN.JPR yang mana setelah membaca putusan pengadilan tata usaha negara Jayapura nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020, dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Makasar nomor: 193/B/2020/PT.TUN. MKS tertanggal 7 Januari 2021.

(Baca juga: Gugatan 23 Anggota DPRD Mimika Terkait Masa Jabatan Sudah Inkracht)

Maka,Dalam salinan surat penetapan tersebut terdapat dua point putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Makasar nomor: 193/B/2020/PT.TUN. MKS tertanggal 7 Januari 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada point kedua memerintahkan kepada panitera pengadilan tata usah negara Jayapura untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan penetapan nomor : 2 2/PEN. INKRACHT/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Juni kepada para pihak.

“Sehubungan dengan perkara nomor 2/G/2020/PTUN Jayapura pada tanggal 8 Juni kemarin 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau incrah,” kata Marjan saat melakukan jumpa pers, Sabtu (26/6).

Marjan menjelaskan, sebelumnya sudah ada langkah-langkah hukum yang diambil oleh Gubernur Papua yaitu melakukan banding dan kasasi, namun upaya hukum tidak merubah sedikitpun tuntutan penggugat yakni Yonas Magal Cs.

Putusan banding itu tanggal 7 Januari 2021, yang mana berdasarkan UU diberikan waktu 14 hari kepda tergugat untuk melakukan upaya hukum selanjutnya namun setelah dihitung waktu tersebut telah melebihi waktu yang telah ditentukan oleh UU sehingga kasasi yang diajukan oleh Gubernur itu ditolak karena telah melampaui batas waktu, artinya ketika melewati batas waktu maka hak untuk melakukan upaya hukum itu sudah tidak.

Dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Gubernur Papua wajib melaksanakan putusan tersebut dimana membatalkan dan mencabut SK nomor 155/266 tahun 2019 terkait pelantikan DPRD periode 2019-2024 dan juga pemberhentian terhadap anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

Kemudian merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat para penggugat dalam hal ini Yonas Magal Cs pada kedudukan sebelumnya sebagai anggota DPRD Mimika selama satu tahun.

“Terkait dengan perkara nomor 2 tersebut dimana ada langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak tergugat namun didalam putusan-putusan tersebut tidak merubah satupun tuntutan dari para pengguggat,” jelasnya.

Terlepas dari hasil putusan tersebut, selaku kuasa hukum juga berterima kasih kepada para penggugat yang selama menempuh jalur hukum tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perjuangan mereka maupun masyarakat Mimika.

“Kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak penggugat karena selama ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan kami,” kata Marjan.

Pasca putusan tersebut, Yonas Magal Cs perlu berkomunikasi dengan pihak Provinsi Papua untuk segera mengambil langkah terhadap nasib keanggotaan DPRD Mimika. Pada intinya para penggugat menunggu untuk diaktifkan kembali sesuai putusan.

Masa jabatan atau jabatan periode yang dinyatakan 5 tahun terhitung sejak dilantik. Hal tersebut diperkuat didalam pasal 155 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan itu sangat jelas bahwa masa jabatan DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota itu adalah 5 tahun sejak mengucapkan sumpah janji.

“Selanjutnya para penggugat tetap melakukan konsolidasi dengan tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

( Baca Juga: Sasiel Abugau : Faktor Anggaran dan Kesadaran Warga Jadi  Kunci Suksesnya Pengelolaan Sampah di Mimika)

Mewakili 26 anggota DPRD Mimika Yohanes Kibak mengatakan, hasil perjuangan 26 anggota DPRD Mimika telah mendapat jawaban melalui jalur hukum.

“Walaupun emosi tapi kami tetap tahan diri, dan tetap menjaga kamtibmas, jangan satu dua orang punya masalah darah jadi korban, tapi kami tempuh jalur hukum, akhirnya terbukti kalau pemprov punya perbuatan itu salah,” kata Kibak.

Untuk itu, saat ini anggota DPRD periode saat ini tidak aktif demi hukum, dan tidak ada aktifitas dikantor DPRD Mimika hingga ada langkah-langkah dari Pemprov Papua.

“Jadi saya mau bilang kantor DPRD Mimika itu kosong, tidak ada aktifitas saat ini status quo, kita dan yang ada saat ini semua mantan, jadi kita tinggal diluar dulu sambil tunggu keputusan pemerintah provinsi seperti apa, mereka juga tidak bisa terima hak-hak, apa dasarnya?,” tegasnya. (Jnd)

Komentar

Tanah Papua

Plt Bupati Mimika Gelar Rapat Barsama Pimpinan OPD

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johanes Rettob, menggelar rapat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika,Selasa (27/9/2022) di aula pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Mimika.

“Rapat hari ini kita bicara tentang kordinasi, evaluasi dan monitoring apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 sampai sekarang kemudian kita lihat apa yang kita perlukan lagi yang harus kita kerjakan di tahun terakhir yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.APBD perubahan sudah jadi tetapi ada beberapa perubahan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi,”kata. John kepada wartawan usai menggelar pertemuan tersebut.

John mengatakan selain hal tersebut, dalam rapat tersebut juga membahas kendala kendala yang dihadapi oleh pimpinan OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Kita rapat juga terkait dengan masalah masalah yang dihadapi oleh OPD OPD agar kita bisa tindaklanjuti kedepan di tahun 2023.Kita juga bicara terkait dengan langkah langkah apa yang kita harus buat untuk menghadapi tahun 2023,2024 dan terkait dengan pemilihan umum.Harus kita siap terkait dengan pemilihan umum terutama didata penduduk dan lain lain,”kata John.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Dua Jembatan di Distrik Agimuga Sedang Dikerjakan

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan dua unit jembatan penghubung di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika saat ini sedang dikerjakan.

Dua jembatan tersebut adalah jembatan penghubung antara Distrik dengan Kampung Kiliarma dengan panjang kurang lebih 15 meter dan jembatan penghubung antara Kampung Amungun dengan jalan baru sepanjang kurang lebih 20 meter.

” Kemarin kami dapat kegiatan ada dua jembatan yang sedang dibangun disana.Jembatan yang satu jembatan yang dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan pekerjaannya tidak dilanjutkan. Jadi tahun ini, kami lanjutkan untuk selesaikan yang itu.Kemudian ada satu jembatan penghubung kampung dengan distrik itu memang sudah retak jadi minta untuk dibangun,”kata Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin, saat ditemui di Kantor Bappeda Mimika, Selasa (27/9/2022).

Paulus mengatakan pembangunan jembatan tersebut sangat penting karena membantu akses transportasi dan mobilisasi masyarakat di Distrik Agimuga.

“Jadi anggaran itu ada 4 miliar jadi kami bagi dua , satu kerja jembatan penghubung itu dengan satu melanjutkan jembatan yang belum di sambung itu,”kata Paulus.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

Published

on

By

JAKARTA,KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya.( **)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Terkait Pengangkatan 600 Honorer K2 di Mimika, Plt Bupati : Nanti Kita Evaluasi

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali terkait dengan pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Mimika oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika yang menuai polemik tersebut.

“Nanti kita akan evaluasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemerintah Pusat.Kita evaluasi itu artinya kita lihat kembali kalau tidak pantas untuk K2 kita coret,”kata Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob,saat ditemui di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Senin (26/9/2022).

Untuk diketahui bersama bahwa pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Mimika beberapa waktu yang lalu menuai protes kerasa dari Aliansi Honorer Mimika.

(Baca Juga: Kinerja Pejabat Dilingkup Pemkab Mimika akan Dievaluasi)

Pasalnya pasca pengangkatan 600 honorer K2 menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika menuai protes.

Aliansi Honorer Mimika telah berkali-kali melakukan aksi demo menolak dan meninjau kembali terkait pengangkatan honorer tersebut.

Mereka menduga kuat adanya dugaan pelanggaran aturan dalam proses pengangkatan honorer K2 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika.

Rata rata masa kerja puluhan honorer yang melakukan aksi demo dan tergabung dalam Aliansi Honorer Mimika tersebut adalah mereka yang sudah bekerja lima tahun, 10 tahun bahkan ada yang bekerja menjadi honorer sejak tahun 1991 namun tidak diakomodir dalam pengangkatan tersebut.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua10 jam ago

Plt Bupati Mimika Gelar Rapat Barsama Pimpinan OPD

TIMIKA,KTP.com – Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johanes Rettob, menggelar rapat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika,Selasa...

Tanah Papua10 jam ago

Dua Jembatan di Distrik Agimuga Sedang Dikerjakan

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan dua unit jembatan penghubung di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika saat ini sedang dikerjakan. Dua jembatan tersebut adalah...

Tanah Papua1 hari ago

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

JAKARTA,KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua...

Tanah Papua1 hari ago

Terkait Pengangkatan 600 Honorer K2 di Mimika, Plt Bupati : Nanti Kita Evaluasi

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali terkait dengan pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS...

Tanah Papua1 hari ago

19 buah Batrey SBNP Hilang, Freeport Syahbandar dan Apkam Patroli Gabungan

TIMIKA,KTP.com – Sebanyak 19 buah batrey Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang diperuntukkan untuk membantu lalulintas pelayaran kapal baik di pelabuhan...

Tanah Papua1 hari ago

Kinerja Pejabat Dilingkup Pemkab Mimika akan Dievaluasi

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten...

Tanah Papua4 hari ago

Nama Kapolres Mimika dan ADC Dicatut oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab untuk Lakukan Penipuan

TIMIKA,KTP.com – Nama Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra dan ADC dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan...

Tanah Papua5 hari ago

Peringatan HUT Korlantas Polri ke 67, Kapolres Mimika: Kami Berupaya Meningkatkan Kinerja

TIMIKA,KTP.com – Kepolisian Resor Mimika melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Korps Lalu Lintas (Korlantas)ke 67 secara sederhana di Kantor Polres...

Tanah Papua6 hari ago

Kapolres Imbau Warga Mimika Tetap Jaga Kamtibmas dan Bijak Menggunakan Media Sosial

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika Mimika, AKBP I Gede Putra, mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua agar tetap...

Tanah Papua1 minggu ago

Ketua PMI Provinsi Papua Resmikan Markas PMI Mimika 

TIMIKA,KTP.com – Markas (Kantor) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terletak di Jalan Yos Sudarso-Timika secara resmi...

Tanah Papua

Advertisement

Trending