Connect with us

Nasional

Kronologis Dugaan Penganiayaan Penyelidik KPK Versi Pemprov Papua

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan penganiayaan terhadap dua penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Berikut kronologis kejadian versi Pemerintah Provinsi Papua yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Kejadian ini berlangsung ketika sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua baru saja menyelesaikan konsultasi dan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2019.

“Berkenaan dengan evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua melakukan pertemuan resmi dengan Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2/2019) malam. Pihak Kemendagri hadir untuk menjelaskan substansi hasil evaluasi agar dapat dipahami oleh Pemprov Papua dan DPR Papua untuk segera ditindaklanjuti,” tulis pernyataan resmi Pemprov Papua.

(Baca Juga: KPK Laporkan Penganiayaan Pegawai KPK Saat Konsultasi RAPBD Papua di Jakarta)

Setelah pertemuan selesai, sejumlah pejabat Pemprov Papua dan DPR Papua yang hendak meninggalkan hotel, melihat oknum yang tidak dikenal mengambil gambar pejabat Pemprov dan DPR Papua di lobi hotel.

Karena tindakan itu, para pejabat asal Papua merasa tidak dengan tindakan tanpa izin untuk memotret dan curiga dengan maksud dan tujuan gambar mereka diambil.

“Saat ditanya, oknum tersebut tidak menunjukkan identitas, bahkan cenderung mengelak dan tidak mau memberikan keterangan serta identitas diri. Setelah terdesak, akhirnya mengakui bahwa oknum bersama beberapa temannya adalah anggota KPK, namun tidak menunjukkan surat perintah atau surat penugasan,” tulisnya.

Selanjutnya, para pejabat Pemprov Papua dan DPR Papua kemudian mengamankan keduanya ke Mapolda Metro Jaya untuk diselidiki kebenaran identitas dirinya dan tujuan kegiatan mereka.

“Perlu kami informasikan, setelah dimintakan ponsel milik oknum tersebut dan dibukakan, ternyata yang bersangkutan atau timnya telah melakukan komunikasi di antara mereka dan mengambil gambar dari ruang rapat di Lantai 19 Hotel Borobudur hingga ke lobi hotel. Juga secara jelas dapat dilihat dan terbaca masing-masing foto-foto yang diambil, telah pula diberikan keterangan dan dikirim ke alamat yang kami tidak tahu dan untuk kepentingan apa,” tulis keterangan Pemprov Papua.

Pihak Pemprov Papua mengaku baru mendapat informasi mengenai surat tugas dari kedua penyelidik KPK yang mereka amankan pada Minggu (3/2/2019) pagi pukul 08.00 WIB yang dibawa oleh salah seorang Pimpinan KPK.

Keberatan dan Tidak Nyaman

Para pejabat Pemprov Papua yang hadir di antaranya Gubernur Papua Lukas Enembe, Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengaku sangat keberatan dan tidak nyaman dengan kegiatan 2 orang penyelidik KPK tersebut.

“Tindakan tersebut merupakan intimidasi dan tekanan terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang terkait dengan pengelolaan APBD,” tulisnya.

(Baca Juga: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Tidak Melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi)

Menurut Sekda Papua, jika KPK ingin data dan informasi dapat dilakukan dengan meminta secara resmi dan Pemprov Papua bersedia memberikannya apabila ini dimaksudkan oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi.

“Tetapi sekali lagi, pertemuan ini adalah pertemuan resmi dan merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah pusat melalui evaluasi RAPBD yang telah dilakukan oleh Mendagri sehingga masing-masing institusi haruslah menghormati kewenangan dan area tugas masing-masing, tidak terlalu jauh memasuki dan mencampuri urusan institusi negara lainnya, termasuk Pemprov Papua,” jelasnya.

Minta Perlindungan Presiden

Pemprov Papua menilai tindakan dua penyelidik KPK sangat menciderai hati Pemprov Papua dan DPR Papua yang telah serius mengikuti arahan dan pembinaan yang dilakukan KPK selama 4 tahun tentang pencegahan korupsi terintegasi di Papua.

“Atas rekomendasi KPK, kami telah membangun sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Samsat, e-Perijinan, e-Lapor. Pemerintah Provinsi Papua telah berusaha dengan sumber daya yang kami miliki di atas kekurangan dan kelemahan kami orang Papua untuk mendukung penuh arahan-arahan KPK melalui rencana aksi pemberantasan korupsi di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan orang Papua,” tulisnya.

(Baca Juga: Presiden: Jangan Main-Main Dengan Korupsi Karena Tiap Bulan Ada OTT KPK)

Pemprov Papua juga menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan KPK terhadap kemampuan dan hati orang Papua untuk berusaha taat asas dan komitmen atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam NKRI.

“Tindakan (KPK) tersebut menimbulkan rasa takut untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan karena aparatur akan dihantui perasaan akan ditangkap sewaktu-waktu,” tulisnya.

Pemprov Papua menilai tindakan KPK ini secara perlahan akan membunuh kemandirian dan prakarsa daerah untuk berusaha memahami kondisi riil budaya Papua dan mencari solusi-solusi kreatif mengatasi permasalahan untuk membangun dan mengejar ketertinggalan dengan saudara-saudaranya di provinsi lain, serta untuk mencapai kesejahteraan melalui RAPBD yang tepat sasaran dan pro rakyat.

“RAPBD hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan. Kalau selalu menggunakan kaca mata curiga kepada Pemprov dan DPR Papua dalam mengelola anggaran untuk kemanfaatan rakyat, hanya melahirkan ketakutan yang berkepanjangan,” katanya.

“Karenanya Pemprov Papua meminta perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat bekerja dengan tenang, jauh dari rasa takut dan intimidasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Provinsi Papua,” tulis rilis Pemprov Papua tertanda Sekda Papua. (Ong)

Komentar

Nasional

OPM Usulkan Pejabat Korup di Papua Segera Ditangkap

Published

on

VANIMO,KTP.com – Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengusulkan pemberlakuan tegas terhadap para pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, segera ditangkap.

Sebby terus memantau berbagai peristiwa di Papua termasuk aktivitas pejabat publik melalui pemberitaan di media.

“Oknum pejabat Papua yang korup dana Otonomi Khusus, ditangkap saja, mereka itu virus yang sengsarakan rakyat Papua,” ujar Sebby Sambom, Selasa (14/12/2021) malam.

Ia menegaskan, para pejabat birokrasi dan pemerintahan hendaknya tidak berlindung dibalik perjuangan kemerdekaan Papua Barat dalam aksi menggelapkan anggaran Otonomi Khusus. “Jangan berlindung dari kata merdeka ketika dana-dana otsus disalahgunakan,” ujarnya.

Pekan kemarin, Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta aparat berwenang menindak tegas para koruptor di Papua.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan terus membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, KKB dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain, tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB.

“Koruptor makan (untung) banyak, yang dihutan tidak sadar kalau mereka tidak dapat apa-apa. Dan KKB hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapih dan sistemastis,” ujar Lambert.

Ia berjanji, apabila KPK memeriksa koruptor, bersama dengan para tokoh, ia akan mengawal dan melindungi lembaga antirasuah tersebut. “KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu,” cetusnya.

Dikesempatan sama, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. “Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) mesti dibuktikan,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Papua Demo di KPK Tuntut Selesaikan Kasus PON XX

Published

on

JAKARTA,KTP.com – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.

Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.

Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun.

Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.

Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.

Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Legislator dan Senator Diminta Dorong Gakkum Korupsi di Papua

Published

on

NABIRE,KTP.com – Anggota (Legislator) DPR RI dan senator atau DPD RI asal Papua diminta ikut mendorong penegakkan hukum (gakkum) kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.

Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.

“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12).

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. “Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya

Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.

“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.

PON

Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan.

“Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.

Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.

“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.

Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.

“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi dimedia tetapi tidak ada aksinya,” katanya. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Kepala Suku Besar Keerom Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi di Papua

Published

on

KEEROM,KTP.com – Kepala Suku Besar Wikaya di Kabupaten Keerom, Herman Yoku mendesak pemerintah pusat segera mengungkap 10 kasus korupsi di Provinsi Papua sebagaimana pernah disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada Maret 2021.

“Menkopolhukam pada beberapa bulan lalu menyampaikan ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang akan dibongkar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sudah benar dan sejauh mana penanganannya?” kata Herman Yoku, Senin (06/12/2021).

Ia mengaku pesimistis dengan pernyataan yang sempat membuat masyarakat di Papua merasa diatas angin. Sementara bagi terduga korupsi, hal itu merupakan sebuah ancaman yang serius.

“Saya jadi ragu, jangan sampai ada permainan mata, segitiga antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, yang disebut segitiga emas lingkaran pemerintahan, sehingga hilang (dugaan kasus korupsinya),” ujarnya.

Jika pernyataan dari pejabat negara tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ataupun dibuktikan, lanjut tokoh adat Papua itu, bisa dipastikan ada skenario yang sengaja dimainkan oleh pemerintah, entah apa bentuknya.

“Saya bisa pastikan ada permainan tertentu. Ada skenario besar yang dimainkan oleh Jakarta dengan hanya mengumbar pernyataan, menjanjikan, juga memberikan angin surga,” katanya.

Ia menyangsikan dugaan kasus korupsi bakal ditelusuri. “Ada upaya melindungi para pejabat di Papua. Karena mereka (pemerintah pusat) juga bisa diduga memperoleh setoran dari kasus kasus tersebut, lalu beritanya ditutup,” sambungnya.

Menurut dia, bila hanya berupa pemberitaan di media dengan tujuan memanasi masyarakat Papua, lebih baik (berita 10 kasus korupsi besar di Papua) tidak usah dimunculkan Jakarta.

Di lain sisi, Herman Yoku meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang carut marut. “(Pengelolaan) dana di PB PON XX tidak jelas,” sebutnya.

Dugaan penyelewengan itu berdasar banyaknya tuntutan pembayaran tunggakan dan hak dari tenaga relawan, wartawan, relawan medis dan pihak ketiga lainnya belum terbayarkan.

“Sedangkan dana begitu besar, itu (dananya) kemana saja?Pertanggungjawaban pun tidak jelas, tapi kenapa Jakarta hanya diam?” Ucapnya.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja Adat itu, meminta Presiden Joko Widodo, segera memerintahkan Kapolri, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Panitia Besar PON XX Papua. “Gakumnya dimana?, jangan hanya di Jakarta dilakukan penangkapan, tetapi di Papua tidak bisa,” tukasnya.

Ia mempertanyakan posisi Gubernur Lukas Enembe yang diam saat terjadi kasus dugaan korupsi dana PON Papua. “Dunia mengakui (pelaksanaan PON XX), tapi nyatanya kasus-kasus seperti honor relawan macet, kenapa bapak Gubernur Papua diam saja?” tanya Herman.

Harusnya kata dia, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri tidak tinggal diam melihat persoalan PON dan dugaan kasus korupsi lainnya, tetapi bersama Kajati Papua Nikolaus Kondomo beriringan menegakan hukum.

Herman Yoku kembali menegaskan agar 10 dugaan kasus korupsi besar di Papua dibuka di media sebelum pergantian tahun. “Jika saya lihat tidak ada realisasi di Desember ini atau hingga awal 2022, saya anggap Jakarta bermain mata dengan para pejabat di Papua. Orang Papua tidak percaya lagi. Itu pernyataan sikap saya,” tutupnya. (*)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Diprediksi Akan Bermunculan Rekomendasi Ganda, Ini Pesan Ketua Muskab Persemi Simon Kasamol

TIMIKA,KTP.com – Ketua Panitia Musyawarah Kabupaten Persemi Mimika, Simon Kasamol, mewanti agar tidak terjadi dukungan lebih dari satu atau rekomendasi...

Tanah Papua4 hari ago

Tempat Penyulingan Sopi di Mimika Timur Dibongkar Polisi

TIMIKA,KTP.com – Kepolisian Sektor Mimika Timur, berhasil membongkar dan memusnahkan tempat penyulingan minuman keras lokal jenis sopi di jalan Tipuka...

Tanah Papua5 hari ago

71 Anak SMK PK Hermon Timika ikut PKL

TIMIKA,KTP.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyau,SPd secara...

Tanah Papua5 hari ago

Perhubungan adalah Urat Nadi Pembangunan, Plt Bupati Minta Pegawai Tetap Solid

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, menegaskan bahwa perhubungan adalah urat nadi pembangunan disatu wilayah. Oleh karena itu dirinya...

Tanah Papua6 hari ago

Plt Bupati Minta Pimpinan OPD Wajib Evaluasi Honorer Honorer yang Malas Masuk Kantor

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika agar melakukan evaluasi...

Tanah Papua6 hari ago

Anak yang Belum Diimunisasi Campak, Renta Terkena Campak

TIMIKA,KTP.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika,Reynold Rizal Ubra, mengatakan anak yang belum mendapatkan imunisasi campak rentan terserang penyakit campak....

Tanah Papua6 hari ago

Rapat Evaluasi Bersama Pimpinan OPD akan Digelar Setiap Senin

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan dirinya akan melakukan rapat evaluasi setiap Senin bersama para pimpinan Organisasi Perangkat...

Tanah Papua6 hari ago

Oknum Oknum yang Tidak Senang Dengan Gaya Kepemimpinan Saya

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya. Hal tersebut...

Tanah Papua1 minggu ago

YPTP akan Kirim Anak Amor untuk Ikut Pelatihan di Semarang

TIMIKA,KTP.com – Yayasan Pengembangan Telenta Papua (YPTP) akan mengirim anak anak Amungme-Kamoro untuk mengikuti pelatihan perkayuan dan mesin di SMK...

Tanah Papua1 minggu ago

Pemkab Mimika Berangkatkan 23 Anak ikut Bimbel Sekolah Kedinasan di Kampung English Kediri

TIMIKA,KTP.com – Sebanyak 23 anak Amungme-Kamoro dan lima suku kekerabatan diberangkatkan menuju Kampung English Kediri, Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti...

Tanah Papua

Advertisement

Trending