Connect with us

Tanah Papua

KPU Papua Gunakan PD DIKTI Verifikasi Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Adam Arisoi menegaskan akan menggunakan sistem yang dinamakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) untuk mengecek keabsahan ijazah yang dimiliki bakal calon kepala daerah. Langkah tersebut, kata Arisoi, untuk memberikan kepastian menyusul munculnya isu penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah.

“Melalui sistem PD DIKTI, kita akan melakukan pengecekan secara detail apakah yang bersangkutan itu tamat dari perguruan tinggi tersebut, dari jurusan mana, tahun berapa, intinya kita melihat databasenya,” ujar Adam Arisoi saat menemui pengunjuk rasa di depan Kantor KPU Papua, Senin (15/1/2018).

Jika ditemukan indikasi penggunaan ijazah palsu, kata Adam, bukan hanya dibatalkan pencalonannya tapi juga tindakan penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan pidana yang menjadi ranah penegak hukum. Adam menjelaskan ada 19 item kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh bakal calon kepala daerah.

“Berkas dari pasangan bakal calon sudah ada semua, tinggal perpanjangan dan semua calon sudah lengkap, tinggal pasangan Lukmen saja yang belum,” kata Adam.

(Baca Juga: FPDP Desak KPU Papua Selidiki Dugaan Ijazah Palsu JWW)

Untuk verifikasi ijazah, kata Adam, pihaknya langsung mendatangi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Dia mengungkapkan saat ini tim KPU sudah berangkat ke Manado, Jakarta dan Makassar termasuk memasukkan surat ke Universitas Cenderawasih.

Jawaban itu sekaligus menjawab tudingan pengunjuk rasa bahwa KPU tidak serius melakukan verifikasi ijazah bakal calon kepala daerah. “Nah kalau rakyat merasa KPU tidak melakukan tugasnya yah silahkan, intinya semua ada mekanismenya. Kalau dibilang palsu ya jangan demo KPU, demolah kepada perguruan tinggi yang ijasahnya dipalsukan, toh disitu ada tandatangan rektornya, dekannya, nomor seri ijazah. Jangan demo KPU dong,” kata Adam.

Namun, KPU Papua tetap terbuka dan menerima semua aspirasi yang masuk. “Artinya ada aspirasi yang masuk, nyatakan ijazah tidak jelas tentu akan dilakukan verifikasi faktualnya, door to door dari sekolah ke sekolah, perguruan tinggi ke perguruan tinggi. Kalau hasilnya yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswanya, trus KPU mau bilang apa, kecuali dari perguruan tinggi nyatakan itu bukan mahasiswanya, tentu KPU akan terbuka untuk publik, karna kita ini bicara aturan,” kata Adam.

Syarat seorang bakal calon kepala daerah, kata Adam, ada 2 yakni syarat pencalonan dan syarat calon. “Nah syarat calon itulah di hari ini bapak-bapak semua merasa prihatin di Tanah Papua. Tapi kita jangan bicara ini dulu, apakah kita semua ingin ciptakan pilkada damai di Papua. Aspirasi ini adalah bagian yang akan dianjurkan sebagaimana Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, jika ada masyarakat yang merasa keberatan dengan proses pencalonan silahkan melaporkan kepada KPU dan KPU akan evaluasi serta verifikasi apa yang disampaikan,” ujar Adam.

(Baca Juga: Massa FPDM Pertanyakan Ijazah Bupati Mimika)

Seiring berjalannya tahapan pilkada, isu ijazah palsu dari pasangan bakal calon mulai mencuat seperti tudingan terhadap Bupati Jayawijaya dua periode John Wempi Wetipo (JWW) yang kini menjadi bakal calon gubernur Papua.

Sebelumnya di Timika, Kabupaten Mimika, juga kembali mencuat tudingan ijazah palsu Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dan jauh sebelumnya terhadap Bupati Mimika dua periode dan kini menjabat Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga pernah terkena isu penggunaan ijazah palsu pada Pilkada Mimika. Yang menarik karena calon yang diisukan menggunakan ijazah palsu sudah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. (Mas)

Komentar

Tanah Papua

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen atau sebesar Rp.94,332,64. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 2,33 persen.

Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika telah menghitung Upah Minimum yang sebelumnya sekitar
Rp. 3,958,444.

Upah Minimum Kabupaten Mimika ini telah direkomendasikan oleh Bupati Mimika kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika ( UMK ) ditetapkan, maka pengumuman nomor 461/43/2022 tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran upah bagi pekerja / buruh terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga mengatakan sudah ada penetapan Upah Minimum Kabupaten(UMK) di kabupaten Mimika dan mengalami kenaikan sekitar 2 persen lebih.

“Hal ini sebagai tindak lanjut dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua untuk tahun 2022, yang sudah diumumkan dengan besaran Rp3.561.932,”ungkapnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi year tahun ini selesai 100 persen. Pemkab Mimika berupaya pekerjaan pembangunan bisa selesai pada saat berakhirnya kontrak tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Robert Mayaut mengatakan, pihaknya merasa optimis pembangunan jalan Cendrawasih akan selesai tepat waktu.

“Tahun ini terakhir pembangunannya kami bekerja yang bisa kami selesaikan kami selesaikan dulu. Sambil menunggu bagian yang bermasalah karena pembebasan tanah selesai baru kami lakukan pekerjaan,” kata Robert di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (18/1/2022).

Robert mengungkapkan masalah pembebasan tanah masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan jalan Cendrawasih. Masalah pembebasan tanah yang terjadi umumnya karena sertifikat di gadaikan oleh pemilik tanah.

( Baca Juga: Ini Alasan Dinas PUPR Belum Lanjutkan Pelebaran Jalan C Heatubun)

“Sertifikat di bank terus pemilik tanah larang kita kerja ya kita kerja yang lain dahulu. Makanya kita kerja loncat-loncat. Selain itu ada orang berkebun minta ganti rugi sedangkan dari pertanahan sesuai aturan tidak bisa terus yang berkebun larang kita kerja, itu masalah yang menghambat,” ungkapnya.

Untuk progres pembangunan jalan Cendrawasih tahun 2021 kemarin menurut Robert pekerjaannya sudah mencapai 60 persen. Tetapi penyerapan anggarannya baru mencapai 50 persen.

“Jadi pekerjaan tahun 2021 bobot pekerjaannya 60,8 persen tapi uangnya 50 persen. Kita kemarin hutang dulu mereka kerja dulu baru kita bayar, makannya kita tahun ini harus bayar habis karena tahun ini tahun terakhir,” tuturnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika, karena melakukan tindakan pidana penipuan terhadap tujuh orang korban.

E, melalui akun facebooknya memposting lowongan kerja di PT Freeport Indonesia.

Kepada para korban,E, berjanji bisa membantu para korban untuk bisa bekerja di PT Freeport Indonesia dengan persyaratan para korban mentransfer sejumlah uang kepada dirinya sebagai biaya administrasi.

Pelaku juga mengaku sebagai direktur, HRD dan juga operator di salah satu perusahaan yang bekerja di area kerja PT Freeport Indonesia.

Para korban kemudian menghubungi pelaku melalui akun Facebook pelaku, kemudian komunikasi dibangun secara intensif diaplikasi WhatsApp.

Para korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada pelaku melalui rekening yang dikirim pelaku, namun belakangan diketahui bahwa ternyata mereka ditipu oleh pelaku.

(Baca Juga: Pelaku Pencurian Senpi Organik Ditangkap Polisi)

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Iptu Bertu Haridyka Eka Anwar saat ditemui di Mako Polres Mimika Senin (17/1/2022) mengatakan kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihaknya setelah Edi Batara (36), salah satu dari tujuh korban penipuan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Jumat (14/1/2022).

“Cara penipuannya adalah pelaku mengiming-imingi para korban bekerja di PT Freeport Indonesia dengan memberikan uang administrasi. Total kerugian dari tujuh korban itu mencapai Rp150 juta. Karena mereka transfer ke korban bervariasi ada yang Rp15 juta dan ada yang Rp30 juta,”kata Bertu.

Setelah ditangkap dan diperiksa, E mengakui perbuatannya.Namun uang hasil penipuan tersebut telah dipakai pelaku untuk membayar utang miliknya. Pelaku juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

“Dia ditangkap kemarin di wilayah kota, kita bawa ke kantor kita periksa dan mengakui perbuatannya,” kata Bertu.

Atas tindakannya, E akan di jerat dengan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Belakangan diketahui, E sendiri sebelumnya juga adalah residivis dengan kasus penipuan.

“Sebelumnya yang bersangkutan juga resedivis kasus yang sama, penipuan objeknya tanah tahun 2015 dengan putusan waktu itu dua tahun lebih penjara”kata Bertu.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun 2022, bertempat di Sekretariat PKP, SP2, pada Sabtu (15/1/2022)

Acara syukuran HUT PKP ini ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua DKP PKP Mimika, Yohanes Yulius Kum dan Koordinator PKP Wilayah Papua dan Papua Barat, Herepa Hesegem serta disaksikan oleh pengurus PKP dan para simpatisan.

Dalam sambutannya, Ketua DPK Yohanes Yulius Kum mengajak seluruh pengurus, anggota serta simpatisan PKP untuk bersyukur atas kehadiran PKP di Kabupaten Mimika sebagai wadah untuk berorganisasi serta berpolitik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mimika terutama bagi masyarakat asli Papua yang berasal dari tujuh suku yaitu Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni.

“Saya ajak teman-teman Papua dan non Papua untuk bergabung, mari kita sama-sama bergandengan tangan majukan PKP demi kepentingan bersama di Kabupaten Mimika, Papua dan di Indonesia,” kata Yohanes.

Bertepatan dengan momentum HUT PKP ini, Yohanes juga mengucap syukur karena pada 30 Oktober 2021 lalu ia dilantik di Jayapura sebagai Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan yang telah berganti nama dari PKPI.

“Saat ini kami sendang mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan verifikasi partai dan berharap untuk seluruh DKP di Papua dan Papua Barat, PKP Kabupaten Mimika harus lebih dahulu selesai dalam hal penginputan data-data,” tuturnya.

(Baca Juga : DPC PDIP Mimika: Persoalan yang Meresahkan Warga Harus Ditindak Tegas)

Sementara itu, Koordinator PKP Wilayah Papua dan Papua Barat, Herepa Hesegem berharap agar DPK-DPK termasuk di Kabupaten Mimika membangun konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat di kota Timika.

Lebih lanjut Herepa juga mengatakan, PKP adalah rumah besar bagi para pejuang untuk memperjuangkan hak-hak dan nasib untuk itu terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung untuk sama-sama berjuang.

“Kita semua adalah pejuang, ibu rumah tangga, bapak keluarga, petani, nelayan bahkan tukan ojek sekalipun adalah pejuang. PKP tidak tebatas pada ras dan agama sebab PKP adalah rumah bersama, rumah pada pejuang,” ucapnya.

Acara syukuran ini diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua2 menit ago

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen...

Tanah Papua14 menit ago

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi...

Tanah Papua2 hari ago

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika,...

Tanah Papua4 hari ago

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika Ingatkan Warga Pesisir Tidak Bangun Rumah di Bantaran Sungai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Johannes Retob, memberikan peringatan kepada warga masyarakat Mimika yang mendiami wilayah pesisir...

Tanah Papua5 hari ago

Petani Binaan Polres Mimika Panen Jahe

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata bersama kelompok tani binaannya melaksanakan panen jahe di Kampung Mulia...

Tanah Papua1 minggu ago

Dukungan Perkembangan Bola Basket,Dandim 1710-Mimika Bersama Forkompinda Laksanakan Pertandingan Eksebisi

TIMIKA,KTP.com – Bertempat di Mimika Sport Complex (MSC) Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya...

Tanah Papua1 minggu ago

Produksi dan Jual Narkotika di Timika, Tiga Pemuda Ini Diringkus Polisi

TIMIKA,KTP.com – Tiga orang pemuda yang diketahui berinisial ISM alias Irfan, AB alias Alfin dan YVR alias Viki ditangkap oleh...

Tanah Papua1 minggu ago

Tiga Kampung di  Distrik Amar Terdampak Banjir Rob

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Johannes Rettob menyebut sejumlah rumah warga Kampung Amar, Kawar dan Manuare, Distrik Amar...

Tanah Papua2 minggu ago

Melky Ditemukan Tim SAR Gabungan dalam Keadaan Meninggal Dunia

ASMAT,KTP.com – Melky (30) warga Asmat yang hilang terseret arus air sungai Suru Suru Distrik Suru Suru, Kabupaten Asmat Rabu...

Tanah Papua

Advertisement

Trending