Connect with us

Tanah Papua

Kodam Cenderawasih: Aksi Biadab TPN-OPM, Hambat Pembangunan di Papua

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Sejak era otonomi khusus, pemerintah terus memberikan perhatian khusus bagi pembangunan di Provinsi Papua untuk mengejar ketertinggalan provinsi tersebut dari wilayah lain di Indonesia.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, bahkan menjadikan Papua sebagai acuan bagi program pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebut saja pembangunan Pasar Mama-Mama Papua di Sentani pada akhir 2014, dilanjutkan dengan pencanangan BBM Satu Harga di Yahukimo, dan pencanangan Papua Terang yang secara nasional pencanangan target pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 99,9 persen hingga 2019 yang dicanangkan di Nabire akhir 2017.

(Baca Juga: Sempat Diserang KKB, Pembangunan Jalan Trans Papua Tetap Berlanjut)

Disaat yang sama, pemerintah juga mengirim guru dan tenaga medis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membangun wilayah perbatasan, dan melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua.

Tak ketinggalan aparat TNI-Polri yang terlibat membantu pemerintah dengan terlibat dalam pembangunan jalan Trans Papua di wilayah rawan, serta melakukan pendampingan bagi para petani, dan nelayan di Papua.

Dalam sebuah pertemuan di Jayapura beberapa waktu lalu, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa mengungkapkan bahwa prajurit TNI akan berupaya mengisi pos pelayanan masyarakat yang belum mampu diisi oleh pemerintah, seperti guru dan tenaga medis di pedalaman, serta memberikan penyuluhan bagi para petani.

Jika semua pos pelayanan masyarakat ini sudah diisi oleh pemerintah, maka prajurit akan kembali ke tugas awalnya sebagai pertahanan negara.

“Yang kita inginkan, masyarakat Papua bisa mendapat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selain itu harapannya agar masyarakat juga punya penghasilan sendiri sehingga taraf kehidupan mereka meningkat,” kata Cantiasa.

Namun, upaya keras pemerintah untuk membangun Papua justru mengganggu eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) justru semakin aktif melalukan aksi-aksi kriminal bersenjata seperti penyerangan aparat TNI-Polri, penyanderaan serta pembunuhan aparat pemerintah dan warga sipil, serta aksi kriminal lainnya. Tak heran jika kemudian oleh Menko Polhukam Wiranto menyebut kelompok ini sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Intimidasi Terhadap Guru dan Tenaga Medis

Seperti yang terungkap akhir pekan kemarin, ada sekelompok guru dan tenaga medis terpaksa dievakuasi dari Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga karena diintimidasi anggota KKSB.

“Dari pengakuan guru dan tenaga medis yang dievakuasi dari Mapenduma, ada di antara guru perempuan ini diperkosa secara bergiliran oleh anggota KKSB,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/10/2018).

(Baca Juga: TNI Evakuasi Guru Kontrak Korban Kebiadaban KKSB di Arwanop)

Intimidasi dan pelecehan seksual terhadap guru yang terjadi di Kabupaten Nduga, merupakan kejadian kedua pada 2018. Sebelumnya, aksi serupa terjadi di Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika April lalu.

Pada akhir Maret, anggota KKSB juga membunuh Berny Fellery Kunu (24), petugas kesehatan misi Adven Indonesia di Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Ini adalah tindakan keji dan biadab yang tidak berperikemanusiaan. Mereka (guru dan tenaga medis) adalah pekerja sosial, mereka rela meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi untuk menyejahterakan dan memajukan masyarakat pedalaman Papua. Tapi mereka justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi,” ujar Aidi geram.

Dari laporan yang diterima Kodam Cenderawasih, kata Aidi, rombongan para guru yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten Nduga tiba di Mapenduma pada 3 Oktober lalu.

Saat tiba di Bandar Udara Perintis Mapenduma, ketiga guru tersebut langsung dikepung anggota KKSB yang membawa beberapa pucuk senjata api. Selanjutnya HP dan KTP mereka dikumpulkan lalu diperiksa oleh anggota KKSB.

“Dari pengakuan salah seorang korban, setelah pemeriksaan itu mereka lalu diantar oleh kepala sekolah menempati rumah guru. Oleh pimpinan KKSB yang diduga Egianus Kogeya, berpesan agar mereka tidak boleh meninggalkan rumah hingga kegiatan KKSB di wilayah tersebut selesai,” papar Aidi.

Para korban, kata Aidi, mengaku sempat melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Mapenduma selama sepekan tanpa gangguan. Pada tanggal 10 Oktober, tengah malam, sekelompok anggota KKSB lalu membobol rumah yang mereka tempati. mereka pun lalu memperkosa secara bergiliran salah seorang guru di rumah itu.

Setelah kejadian itu, para guru SMP yang berjumlah 9 orang, guru SD 3 orang, dan tenaga medis 4 orang lalu diungsikan ke perumahan Puskesmas Mapenduma.

Menurut pengakuan salah seorang petugas medis, rumah mereka juga sempat dibobol oleh anggota KKSB. Ketika anggota KKSB kembali berusaha membobol rumah pegawai Puskesmas Mapenduma ini, ke-4 petugas kesehatan sempat berteriak sehingga anggota KKSB kabur.

“Ke-4 tenaga medis, dan 4 guru di Mapenduma lalu dievakuasi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya menggunakan pesawat Susi Air pada 18 Oktober lalu,” kata Aidi.

(Baca Juga: Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua Berlangsung Meriah, Tidak Terpengaruh Propaganda OPM)

Aidi menegaskan pihaknya bersama Polda Papua pasti akan melakukan penindakan terhadap aksi biadab yang dilakukan oleh anggota KKSB tersebut.

Kelompok KKSB Nduga pimpinan Egianus Kogeya, kata Aidi, diketahui terlibat dalam serangkaian aksi penyerangan terhadap pekerja jalan Trans Papua, membantai warga sipil di Bandara Nduga, serta menembak pesawat perintis Dimonim Air dan Trigana Air saat mendarat di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Nduga.

Egianus Kogeya alias Egianus Kogoya diketahui masih kerabat almarhum Kelly Kwalik pimpinan OPM di Timika. Kelly Kwalik pernah terlibat penyanderaan peneliti Taman Nasional Lorentz pada periode 1995-1996.

“Aparat keamanan pasti akan melakukan tindakan, namun mekanismenya tidak perlu disampaikan ke publik. Kan, Pangdam dan Kapolda sudah membentuk Satgas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum). Hal ini demi menjamin kepastian dan kewibawaan hukum di wilayah kedaulatan NKRI,” kata Aidi menegaskan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal (ist)

Meningkatkan Keamanan di Nduga

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengaku setelah mengetahui kejadian tersebut, aparat kepolisian langsung meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gangguan keamanan di Kabupaten Nduga.

Terlebih karena anggota KKSB sempat mengancam akan membunuh semua guru dan tenaga medis di Kabupaten Nduga jika mereka melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada aparat keamanan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan keamanan dan kewaspadaan guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang dapat terjadi sehingga aktivitas masyarakat di Kabupaten Nduga, khususnya di Mapenduma berjalan bisa berjalan normal,” ujar Kamal dalam keterangan tertulis, Senin (22/10/2018).

(Baca Juga: KKSB Serang Tim Survei Papua Terang di Paniai, 5 Anggota TNI Terluka)

Dari laporan intelijen, saat kejadian yang menimpa para guru di Mapenduma, juga berlangsung pelantikan panglima KKSB Mapenduma yang dihadiri perwakilan KKSB se-Kabupaten Nduga.

Keterangan lain dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga Fredik Samuel, kata Kamal, bahwa mereka tidak mengetahui adanya penolakan pengiriman guru tersebut. Setelah mendapat laporan kejadian tersebut, Fredik lalu berusaha mengecek kebenaran informasi tersebut tapi terkendala masalah komunikasi.

“Secara administratif di Distrik Mapenduma ada dua sekolah yakni SD YPGRI 1 Mapenduma dan SMPN 1 Mapenduma dan satu puskesmas. Untuk transportasi, hanya bisa dicapai dengan menggunakan pesawat perintis dari Wamena, dan di daerah itu belum ada sarana telekomunikasi,” kata Kamal.

Polda Papua, kata Kamal, sudah mengumpulkan bukti keterangan dan mengevakuasi korban tindakan asusila yang dilakukan KKSB ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura dan seorang lagi menjalani rawat jalan di RS Wamena.

“Kepolisian sangat menyayangkan aksi yang dilakukan KKSB tersebut. Kesehatan dan pendidikan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap warga masyarakat demi terciptanya generasi muda sebagai penerus bangsa dan berkembangnya pembangunan di suatu daerah,” papar Kamal. (Rex/Mas)

Komentar

Tanah Papua

Tahun Ini Pemkab Mimika Tidak Anggarkan Biaya Perbaikan Asrama Mahasiswa

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Tahun ini Pemkab Mimika tidak menganggarkan biaya untuk perbaikan asrama bagi mahasiswa yang berada di kota studi. Pemkab Mimika hanya menganggarkan sejumlah program yang berkaitan dengan bantuan kepada pelajar atau mahasiswa.

Kepala Bagian SDM Setda Mimika, Martinus Nuboba mengungkapkan program prioritas adalah perbaikan asrama, pasalnya sebagian besar asrama milik Pemda Mimika memang butuh perbaikan karena mengalami kerusakan. Namun, anggaran itu belum ada sehingga belum bisa dijalankan kegiatannya.

“Asrama milik Pemda Mimika memang sebagian besar sudah rusak. Mudah-mudahan tahun-tahun depan, tapi kami belum bisa pastikan,”ungkap Martinus di ruang kerjanya, Rabu (19/1/2021).

Menurut Marthinus bantuan kuliah untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan studi tetap ada. Namun ia tidak menyebut besaran angkanya. Ia hanya mengatakan, bantuan itu akan disesuaikan.

“Jumlah mahasiswa yang dipantau oleh Bagian SDM Setda Mimika sejauh ini disebutnya mencapai 738 orang. Dimana mereka tersebar di 206 kampus baik di dalam maupun di luar negeri,” tuturnya.

Marthinus menambahkan banyak masukan dan hal-hal yang selalu di sampaikan kepada pihak Bagian SDM oleh para mahasiswa berharap banyak hal.

“Banyak harapan yang disampaikan oleh para mahasiswa tapi itu tidak perlu kami sampaikan. Hanya kami dan para mahasiswa saja yang tau,” ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen atau sebesar Rp.94,332,64. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 2,33 persen.

Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika telah menghitung Upah Minimum yang sebelumnya sekitar
Rp. 3,958,444.

Upah Minimum Kabupaten Mimika ini telah direkomendasikan oleh Bupati Mimika kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika ( UMK ) ditetapkan, maka pengumuman nomor 461/43/2022 tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran upah bagi pekerja / buruh terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga mengatakan sudah ada penetapan Upah Minimum Kabupaten(UMK) di kabupaten Mimika dan mengalami kenaikan sekitar 2 persen lebih.

“Hal ini sebagai tindak lanjut dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua untuk tahun 2022, yang sudah diumumkan dengan besaran Rp3.561.932,”ungkapnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi year tahun ini selesai 100 persen. Pemkab Mimika berupaya pekerjaan pembangunan bisa selesai pada saat berakhirnya kontrak tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Robert Mayaut mengatakan, pihaknya merasa optimis pembangunan jalan Cendrawasih akan selesai tepat waktu.

“Tahun ini terakhir pembangunannya kami bekerja yang bisa kami selesaikan kami selesaikan dulu. Sambil menunggu bagian yang bermasalah karena pembebasan tanah selesai baru kami lakukan pekerjaan,” kata Robert di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (18/1/2022).

Robert mengungkapkan masalah pembebasan tanah masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan jalan Cendrawasih. Masalah pembebasan tanah yang terjadi umumnya karena sertifikat di gadaikan oleh pemilik tanah.

( Baca Juga: Ini Alasan Dinas PUPR Belum Lanjutkan Pelebaran Jalan C Heatubun)

“Sertifikat di bank terus pemilik tanah larang kita kerja ya kita kerja yang lain dahulu. Makanya kita kerja loncat-loncat. Selain itu ada orang berkebun minta ganti rugi sedangkan dari pertanahan sesuai aturan tidak bisa terus yang berkebun larang kita kerja, itu masalah yang menghambat,” ungkapnya.

Untuk progres pembangunan jalan Cendrawasih tahun 2021 kemarin menurut Robert pekerjaannya sudah mencapai 60 persen. Tetapi penyerapan anggarannya baru mencapai 50 persen.

“Jadi pekerjaan tahun 2021 bobot pekerjaannya 60,8 persen tapi uangnya 50 persen. Kita kemarin hutang dulu mereka kerja dulu baru kita bayar, makannya kita tahun ini harus bayar habis karena tahun ini tahun terakhir,” tuturnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika, karena melakukan tindakan pidana penipuan terhadap tujuh orang korban.

E, melalui akun facebooknya memposting lowongan kerja di PT Freeport Indonesia.

Kepada para korban,E, berjanji bisa membantu para korban untuk bisa bekerja di PT Freeport Indonesia dengan persyaratan para korban mentransfer sejumlah uang kepada dirinya sebagai biaya administrasi.

Pelaku juga mengaku sebagai direktur, HRD dan juga operator di salah satu perusahaan yang bekerja di area kerja PT Freeport Indonesia.

Para korban kemudian menghubungi pelaku melalui akun Facebook pelaku, kemudian komunikasi dibangun secara intensif diaplikasi WhatsApp.

Para korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada pelaku melalui rekening yang dikirim pelaku, namun belakangan diketahui bahwa ternyata mereka ditipu oleh pelaku.

(Baca Juga: Pelaku Pencurian Senpi Organik Ditangkap Polisi)

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Iptu Bertu Haridyka Eka Anwar saat ditemui di Mako Polres Mimika Senin (17/1/2022) mengatakan kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihaknya setelah Edi Batara (36), salah satu dari tujuh korban penipuan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Jumat (14/1/2022).

“Cara penipuannya adalah pelaku mengiming-imingi para korban bekerja di PT Freeport Indonesia dengan memberikan uang administrasi. Total kerugian dari tujuh korban itu mencapai Rp150 juta. Karena mereka transfer ke korban bervariasi ada yang Rp15 juta dan ada yang Rp30 juta,”kata Bertu.

Setelah ditangkap dan diperiksa, E mengakui perbuatannya.Namun uang hasil penipuan tersebut telah dipakai pelaku untuk membayar utang miliknya. Pelaku juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

“Dia ditangkap kemarin di wilayah kota, kita bawa ke kantor kita periksa dan mengakui perbuatannya,” kata Bertu.

Atas tindakannya, E akan di jerat dengan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Belakangan diketahui, E sendiri sebelumnya juga adalah residivis dengan kasus penipuan.

“Sebelumnya yang bersangkutan juga resedivis kasus yang sama, penipuan objeknya tanah tahun 2015 dengan putusan waktu itu dua tahun lebih penjara”kata Bertu.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua4 menit ago

Tahun Ini Pemkab Mimika Tidak Anggarkan Biaya Perbaikan Asrama Mahasiswa

TIMIKA,KTP.com – Tahun ini Pemkab Mimika tidak menganggarkan biaya untuk perbaikan asrama bagi mahasiswa yang berada di kota studi. Pemkab Mimika...

Tanah Papua12 menit ago

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen...

Tanah Papua24 menit ago

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi...

Tanah Papua2 hari ago

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika,...

Tanah Papua4 hari ago

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika Ingatkan Warga Pesisir Tidak Bangun Rumah di Bantaran Sungai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Johannes Retob, memberikan peringatan kepada warga masyarakat Mimika yang mendiami wilayah pesisir...

Tanah Papua5 hari ago

Petani Binaan Polres Mimika Panen Jahe

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata bersama kelompok tani binaannya melaksanakan panen jahe di Kampung Mulia...

Tanah Papua1 minggu ago

Dukungan Perkembangan Bola Basket,Dandim 1710-Mimika Bersama Forkompinda Laksanakan Pertandingan Eksebisi

TIMIKA,KTP.com – Bertempat di Mimika Sport Complex (MSC) Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya...

Tanah Papua1 minggu ago

Produksi dan Jual Narkotika di Timika, Tiga Pemuda Ini Diringkus Polisi

TIMIKA,KTP.com – Tiga orang pemuda yang diketahui berinisial ISM alias Irfan, AB alias Alfin dan YVR alias Viki ditangkap oleh...

Tanah Papua1 minggu ago

Tiga Kampung di  Distrik Amar Terdampak Banjir Rob

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Johannes Rettob menyebut sejumlah rumah warga Kampung Amar, Kawar dan Manuare, Distrik Amar...

Tanah Papua

Advertisement

Trending