Connect with us

Tanah Papua

Kodam Cenderawasih: Aksi Biadab TPN-OPM, Hambat Pembangunan di Papua

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Sejak era otonomi khusus, pemerintah terus memberikan perhatian khusus bagi pembangunan di Provinsi Papua untuk mengejar ketertinggalan provinsi tersebut dari wilayah lain di Indonesia.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, bahkan menjadikan Papua sebagai acuan bagi program pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebut saja pembangunan Pasar Mama-Mama Papua di Sentani pada akhir 2014, dilanjutkan dengan pencanangan BBM Satu Harga di Yahukimo, dan pencanangan Papua Terang yang secara nasional pencanangan target pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 99,9 persen hingga 2019 yang dicanangkan di Nabire akhir 2017.

(Baca Juga: Sempat Diserang KKB, Pembangunan Jalan Trans Papua Tetap Berlanjut)

Disaat yang sama, pemerintah juga mengirim guru dan tenaga medis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membangun wilayah perbatasan, dan melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua.

Tak ketinggalan aparat TNI-Polri yang terlibat membantu pemerintah dengan terlibat dalam pembangunan jalan Trans Papua di wilayah rawan, serta melakukan pendampingan bagi para petani, dan nelayan di Papua.

Dalam sebuah pertemuan di Jayapura beberapa waktu lalu, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa mengungkapkan bahwa prajurit TNI akan berupaya mengisi pos pelayanan masyarakat yang belum mampu diisi oleh pemerintah, seperti guru dan tenaga medis di pedalaman, serta memberikan penyuluhan bagi para petani.

Jika semua pos pelayanan masyarakat ini sudah diisi oleh pemerintah, maka prajurit akan kembali ke tugas awalnya sebagai pertahanan negara.

“Yang kita inginkan, masyarakat Papua bisa mendapat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selain itu harapannya agar masyarakat juga punya penghasilan sendiri sehingga taraf kehidupan mereka meningkat,” kata Cantiasa.

Namun, upaya keras pemerintah untuk membangun Papua justru mengganggu eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) justru semakin aktif melalukan aksi-aksi kriminal bersenjata seperti penyerangan aparat TNI-Polri, penyanderaan serta pembunuhan aparat pemerintah dan warga sipil, serta aksi kriminal lainnya. Tak heran jika kemudian oleh Menko Polhukam Wiranto menyebut kelompok ini sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Intimidasi Terhadap Guru dan Tenaga Medis

Seperti yang terungkap akhir pekan kemarin, ada sekelompok guru dan tenaga medis terpaksa dievakuasi dari Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga karena diintimidasi anggota KKSB.

“Dari pengakuan guru dan tenaga medis yang dievakuasi dari Mapenduma, ada di antara guru perempuan ini diperkosa secara bergiliran oleh anggota KKSB,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/10/2018).

(Baca Juga: TNI Evakuasi Guru Kontrak Korban Kebiadaban KKSB di Arwanop)

Intimidasi dan pelecehan seksual terhadap guru yang terjadi di Kabupaten Nduga, merupakan kejadian kedua pada 2018. Sebelumnya, aksi serupa terjadi di Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika April lalu.

Pada akhir Maret, anggota KKSB juga membunuh Berny Fellery Kunu (24), petugas kesehatan misi Adven Indonesia di Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Ini adalah tindakan keji dan biadab yang tidak berperikemanusiaan. Mereka (guru dan tenaga medis) adalah pekerja sosial, mereka rela meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi untuk menyejahterakan dan memajukan masyarakat pedalaman Papua. Tapi mereka justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi,” ujar Aidi geram.

Dari laporan yang diterima Kodam Cenderawasih, kata Aidi, rombongan para guru yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten Nduga tiba di Mapenduma pada 3 Oktober lalu.

Saat tiba di Bandar Udara Perintis Mapenduma, ketiga guru tersebut langsung dikepung anggota KKSB yang membawa beberapa pucuk senjata api. Selanjutnya HP dan KTP mereka dikumpulkan lalu diperiksa oleh anggota KKSB.

“Dari pengakuan salah seorang korban, setelah pemeriksaan itu mereka lalu diantar oleh kepala sekolah menempati rumah guru. Oleh pimpinan KKSB yang diduga Egianus Kogeya, berpesan agar mereka tidak boleh meninggalkan rumah hingga kegiatan KKSB di wilayah tersebut selesai,” papar Aidi.

Para korban, kata Aidi, mengaku sempat melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Mapenduma selama sepekan tanpa gangguan. Pada tanggal 10 Oktober, tengah malam, sekelompok anggota KKSB lalu membobol rumah yang mereka tempati. mereka pun lalu memperkosa secara bergiliran salah seorang guru di rumah itu.

Setelah kejadian itu, para guru SMP yang berjumlah 9 orang, guru SD 3 orang, dan tenaga medis 4 orang lalu diungsikan ke perumahan Puskesmas Mapenduma.

Menurut pengakuan salah seorang petugas medis, rumah mereka juga sempat dibobol oleh anggota KKSB. Ketika anggota KKSB kembali berusaha membobol rumah pegawai Puskesmas Mapenduma ini, ke-4 petugas kesehatan sempat berteriak sehingga anggota KKSB kabur.

“Ke-4 tenaga medis, dan 4 guru di Mapenduma lalu dievakuasi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya menggunakan pesawat Susi Air pada 18 Oktober lalu,” kata Aidi.

(Baca Juga: Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua Berlangsung Meriah, Tidak Terpengaruh Propaganda OPM)

Aidi menegaskan pihaknya bersama Polda Papua pasti akan melakukan penindakan terhadap aksi biadab yang dilakukan oleh anggota KKSB tersebut.

Kelompok KKSB Nduga pimpinan Egianus Kogeya, kata Aidi, diketahui terlibat dalam serangkaian aksi penyerangan terhadap pekerja jalan Trans Papua, membantai warga sipil di Bandara Nduga, serta menembak pesawat perintis Dimonim Air dan Trigana Air saat mendarat di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Nduga.

Egianus Kogeya alias Egianus Kogoya diketahui masih kerabat almarhum Kelly Kwalik pimpinan OPM di Timika. Kelly Kwalik pernah terlibat penyanderaan peneliti Taman Nasional Lorentz pada periode 1995-1996.

“Aparat keamanan pasti akan melakukan tindakan, namun mekanismenya tidak perlu disampaikan ke publik. Kan, Pangdam dan Kapolda sudah membentuk Satgas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum). Hal ini demi menjamin kepastian dan kewibawaan hukum di wilayah kedaulatan NKRI,” kata Aidi menegaskan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal (ist)

Meningkatkan Keamanan di Nduga

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengaku setelah mengetahui kejadian tersebut, aparat kepolisian langsung meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gangguan keamanan di Kabupaten Nduga.

Terlebih karena anggota KKSB sempat mengancam akan membunuh semua guru dan tenaga medis di Kabupaten Nduga jika mereka melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada aparat keamanan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan keamanan dan kewaspadaan guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang dapat terjadi sehingga aktivitas masyarakat di Kabupaten Nduga, khususnya di Mapenduma berjalan bisa berjalan normal,” ujar Kamal dalam keterangan tertulis, Senin (22/10/2018).

(Baca Juga: KKSB Serang Tim Survei Papua Terang di Paniai, 5 Anggota TNI Terluka)

Dari laporan intelijen, saat kejadian yang menimpa para guru di Mapenduma, juga berlangsung pelantikan panglima KKSB Mapenduma yang dihadiri perwakilan KKSB se-Kabupaten Nduga.

Keterangan lain dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga Fredik Samuel, kata Kamal, bahwa mereka tidak mengetahui adanya penolakan pengiriman guru tersebut. Setelah mendapat laporan kejadian tersebut, Fredik lalu berusaha mengecek kebenaran informasi tersebut tapi terkendala masalah komunikasi.

“Secara administratif di Distrik Mapenduma ada dua sekolah yakni SD YPGRI 1 Mapenduma dan SMPN 1 Mapenduma dan satu puskesmas. Untuk transportasi, hanya bisa dicapai dengan menggunakan pesawat perintis dari Wamena, dan di daerah itu belum ada sarana telekomunikasi,” kata Kamal.

Polda Papua, kata Kamal, sudah mengumpulkan bukti keterangan dan mengevakuasi korban tindakan asusila yang dilakukan KKSB ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura dan seorang lagi menjalani rawat jalan di RS Wamena.

“Kepolisian sangat menyayangkan aksi yang dilakukan KKSB tersebut. Kesehatan dan pendidikan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap warga masyarakat demi terciptanya generasi muda sebagai penerus bangsa dan berkembangnya pembangunan di suatu daerah,” papar Kamal. (Rex/Mas)

Komentar