Kapendam Cenderawasih: Hentikan Manuver Politik untuk Melindungi KKSB di Nduga

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mendesak Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua menghentikan manuver politik untuk melindungi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan TNI-Polri di Kabupaten Nduga dengan alasan akan mengganggu aktivitas warga yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.

“Ingatlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari jabatan yang saudara emban sebagai pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat di Provinsi Papua. Kalian digaji dan mendapat fasilitas dari negara untuk melayani seluruh masyarakat di Papua dan bukan mengabdi untuk KKSB,” kata Aidi di Jayapura, Jumat (21/12/2018).

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih Tidak Akan Menarik Pasukan dari Nduga Membiarkan KKSB Berkeliaran)

Secara khusus kepada Gubernur Enembe, Aidi mengingatkan bahwa selaku kepala daerah maka ia adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Papua.

Dengan status itu, maka Lukas Enembe wajib melaksanakan amanah Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melaksanakan program strategis nasional.

“Jika benar sikap Bapak Lukas Enembe mendukung perjuangan separatis di Papua dan meminta menghentikan pembangunan jalan Trans Papua yang notabene program strategis nasional, maka bapak telah melanggar UU dan patut dituntut sesuai hukum yang berlaku,” ujar Aidi.

Aidi mempertanyakan sikap Gubernur Enembe yang tidak menjalankan fungsinya sebagai Ketua Forkopimda pasca insiden pembantaian pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga yang dilakukan KKSB awal Desember lalu.

Melalui forum pimpinan daerah itu, seharusnya ia mengundang Kapolda, Pangdam, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membahas gangguan keamanan dan ketertiban akibat ulah KKSB.

“Sayangnya sejak kejadian di Nduga, belum sekalipun Gubernur Enembe melaksanakan fungsinya sebagai Ketua Forkopimda. Ia justru sibuk bertemu dengan kroni-kroninya dan melontarkan penyataan yang terkesan menjadi juru bicara KKSB yang menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum,” papar Aidi.

(Baca Juga: Tak Ada Tempat untuk Kelompok Kriminal Bersenjata di Tanah Air)

Berhenti Mengatasnamakan Rakyat

Aidi juga mengingatkan para politisi dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua berhenti berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri seolah semua yang dilakukan adalah salah.

“Introspeksilah saudara, berhenti mengatasnamakan rakyat seolah saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat. Seburuk-buruknya TNI-Polri yang selalu kalian sindir, tetapi selalu berada di garda terdepan ketika terjadi masalah yang dihadapi masyarakat di Papua,” kata Aidi.

Ia mencontohkan saat kejadian luar biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat awal 2018 lalu. TNI menjadi institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat mengerahkan segala sumber daya yang dipimpin langsung Panglima TNI dan Pangdam XVII Cenderawasih.

Sementara, Gubernur Enembe tak sekalipun menjenguk warganya di Asmat yang terkena musibah. Tak lebih baik dari Ketua DPR Papua dan sejumlah anggotanya yang hanya menginjakkan kaki di Agats selama beberapa jam.

Demikian juga dengan banyak musibah yang terjadi di Papua, seperti bencana embun beku di wilayah Kuyawage, Lanny Jaya, 2015 lalu. Saat itu, Kodim 1702 Jayawijaya bersama Polres Lanny Jaya yang pertama terjun mendirikan tenda dan menjemput warga yang mengungsi dari daerah pegunungan itu.

“Saat itu kami pun harus berhadapan dengan berondongan tembakan dari KKSB pimpinan Enden Wanimbo, tapi tidak menyurutkan niat kami menolong warga di sana. Lalu apa yang dilakukan Gubernur Enembe dan Ketua DPR Papua?” kata mantan Dandim 1702 Jayawijaya ini.

(Baca Juga: Gubernur Adalah Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat, Bukan Juru Bicara KKSB)

Aidi pun menantang pihak-pihak yang selama ini mengatasnamakan rakyat tidak hanya bisa berteriak tapi mampu hadir dalam setiap kesusahan yang dihadapi rakyat.

“TNI sudah menunjukkan sebagai garda terdepan untuk meringankan beban rakyat yang menderita. Kami tidak butuh dipuji atau disanjung, karena itu adalah tugas dan kewajiban kami melindungi rakyat dengan seluruh tumpah darah kami,” ujarnya.

“Betul, kami dilatih, dididik, dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh, tapi kami prajurit adalah orang-orang yang paling menghargai kehidupan, karena kami siap mempertaruhkan kehidupan kami sendiri untuk menjamin kehidupan rakyat dan kehidupan yang lebih besar,” ucap Aidi. (Ong)