Tanah Papua
Hentikan Kriminalisasi Plt Bupati Mimika, Biarkan Dia Membangun Mimika
TIMIKA,KTP.com – Ribuan pendukung dan simpatisan Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Keadilan dan seratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Mimika Jalan Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Selasa (7/3/2023).
Kedatangan mereka untuk mendesak Kejakasaan Negeri Timika dan Kejakasaan Tinggi Papua untuk segera hentikan upaya kriminalisasi terhadap Plt Bupati Mimika.
Ribuan massa yang datang tersebut juga membawa keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan.
Tokoh masyarakat Mimika, Marianus Maknaipeku dalam orasinya mendesak kepada Kejati Papua untuk menghentikan upaya kriminalisasi Plt Bupati Mimika.
“Kami minta Pak Johanes Rettob tolong kembalikan kepada kita masyarakat,memperbaiki Kabupaten Mimika ini,”kata Marianus.
Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan hari ini adalah murni dari suara masyarakat yang peduli pada Plt Bupati Mimika.
Menurutnya Johanes Rettob adalah anak daerah yang sangat memahami dan mencintai rakyatnya. Dirinya menilai Johanes Rettob adalah sosok yang tepat dalam memperbaiki carut marutnya pemerintah di Kabupaten Mimika karena ulah sekelompok oknum pejabat yang rakus dengan anggaran yang besar di kabupaten ini.
“Ini aspirasi suara rakyat murni, tidak ada provokasi, tidak ada yang kasih uang. Bawa pak Johanes Rettob kembali ke rumahnya untuk menata kembali Kabupaten Mimika,”kata Marianus.
Tokoh Pemuda Amungme, Elfinus Omaleng dalam orasinya meminta kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) untuk tidak diam melihat adanya dugaan manipulasi dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejati di tanah Papua.
“Menkopolhukam bapak Mahfud MD tolong buka mata lihat penegak hukum di negeri ini ,kami dizolimi, ditipu dan diinjak”kata Elfinus.
(Baca Juga: Terkait Kasus Plt Bupati Mimika, Tokoh ini Minta Kejagung Segera Periksa Kejati Papua)
Ia menegaskan bahwa Jhon Rettob adalah putra terbaik Mimika. ia mempertanyakan banyak kejanggalan dalam proses penetapan Plt Bupati Mimika menjadi tersangka padahal kasus pengadaan pesawat dan helikopter ini telah diperiksa oleh KPK dan Polda Papua dan tidak ditemukan bukti yang kuat.
“Orang benar selalu di persalahkan di tanah ini.Angkat tangan kiri artinya kita lawan semua ketidakadilan di tanah ini,”kata Elfinus.
Tokoh Perempuan Kamoro, Matea Mameyau dalam orasinya mempertanyakan mengapa kasus tersebut yang sebelumnya sudah diperiksa oleh KPK dan Polda Papua dan tidak terbukti kembali diperiksa lagi oleh Kejati Papua.
Matea menduga kuat bahwa ada oknum oknum tertentu yang sengaja dan bermain dibelakang kasus ini.
Matea menegaskan bahwa Plt Bupati Mimika adalah Putra Mimika, lahir,besar dan hidup di pesisir Mimika sehingga tidak mungkin melakukan tindakan korupsi seperti yang dituduhkan.
Ribuan massa saat melakukan aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri.Foto: Marsel Balawangga/kabartanahpapua
Sementara itu Tokoh pemuda Kamoro, Rafael Taorekeyao dalam orasinya mendesak agar upaya kriminalisasi dan penzaliman terhadap Plt Bupati Mimika Johanes Rettob segera dihentikan karena banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.
“Kami yang datang kesini bukan hanya sekedar simpatisan, bukan hanya sekedar keluarga.
Kami yang datang disini adalah rakyat Indonesia.Kami datang kesini karena hukum telah dicoret oleh penegak hukum.
Kami datang kesini karena ada oknum oknum pencuri dan manipulator yang telah bermain,”kata Rafael.
Adapun 12 point yang menjadi tuntutan yang dibacakan dalam aksi demontrasi tersebut adalah
1. Hentikan kriminalisasi dan penzoliman terhadap Plt Bupati Mimika.
2. Kajati Papua dan Kajari Timika jangan jadi kuda tungganan kepentingan kelompok.
(Baca Juga: Bela Plt Bupati Mimika, Dewan Adat Kamoro Buat Pernyataan Sikap Sampaikan Tujuh Point Penting)
3. Proses pelimpahan di paksakan segera tarik berkas dari pengadailan negeri Jayapura.
4. Kajati Papua dan Kajari Mimika jangan menegakan hukum dengan cara melanggar hukum.
5. Pengadilan jangan ikut kemasukan angin kepentingan Kejati Papua dan Kejari Timika.
6. Akuntan publik bayaran jangan dijadikan senjata kriminalisasi bapak Johannes Rettob.
7. KPK dan Polda Papua sudah hentikan penyelidikan kasus pesawat karena tidak terbukti, tapi Kajati Papua dan Kajari Timika ngotot, ada apa????.
8. Kejaksaan stop jadi pelopor pelanggaran hukum.
9. Kajagung harap copot Kajati Papua, Aspidsus Kejati Papua dan Kajari Timika.
10. Kejangung jangan ikut terlibat permainan kotor Kejati Papua dan Kejari Timika.
11. Kami akan duduki kejaksaan jika berkas perkara tetap di paksakan.
12. Presiden, Menkopolhukam, DPR RI tolong lihat drama permainan hukum Kejati Papua dan Kejari Timika
tersebut.(MSC)
