Tanah Papua

Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua

Published

4 tahun ago

Desember 18, 2018

JAYAPURA, KTP.com – “Mereka datang mengepung kamp tempat kami menginap. Saat itu jumlah kami ada 25 orang, sementara jumlah mereka sekitar 30 hingga 40 orang yang membawa senjata api dan senjata tajam seperti panah dan parang.

Kami lalu digiring ke Kampung Karunggame, Distrik Yigi. Di tempat itu ada banyak rekan-rekan mereka yang sudah menunggu, yang juga membawa senjata api dan senjata tajam. Kami bermalam di pinggir Kali Karunggame, dalam kondisi tak memakai baju dan tangan terikat.

Keesokan harinya, kami lalu digiring ke bukit Puncak Kabo. Di sana sebagian dari kami diinterogasi dan dipaksa mengaku anggota TNI. Kami disuruh berbaris dalam kondisi jongkok, sementara mereka menari-nari sambil berteriak-teriak. Selanjutnya, mereka lalu menembaki kami dan ada juga yang menyerang menggunakan parang dan panah.

Setelah puas, mereka lalu meninggalkan kami. Saat itu ada 5 rekan kami yang mencoba melarikan diri, namun dilihat oleh mereka dan kembali dikejar. Saat tertangkap mereka langsung digorok. Ketika situasinya sudah mulai sepi, kami 6 orang yang masih hidup lalu berusaha melarikan diri dari tempat itu dan lari berpencar.

Saya tidak tahu kondisi teman yang lain, saya hanya berlari bersama Jefrianto (25) dan akhirnya kami bertemu Martinus Sampe (25) dan Ayub di Pos TNI Yonif 755/Yalet di Distrik Mbua.”

Kesaksian Jimmy Aritonang, pekerja PT Istaka Karya yang lolos dari pembantaian yang dilakukan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) atau yang menamakan diri Tentara Pembebasan Papua-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) ini sontak mengundang kecaman dari berbagai pihak.

Sebuah kekejian di luar batas kemanusiaan yang hampir sama digambarkan dalam film Gerakan 30 September, peristiwa pembantaian di lubang buaya tahun 1965 lalu.

“Empat orang pekerja yang lolos dari pembantaian itu mungkin rencana Tuhan, untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang melakukan kekejaman dan pelanggar HAM di tanah Papua,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi.

Menurut Aidi, aksi KKSB ini sudah menunjukkan kekejaman luar biasa, karena aparat yang hendak mengevakuasi jenazah pun diberondong tembakan. “Bagaimana pun kami tetap menghargai jasad manusia, sehingga setelah perang kami mengumpulkan jenazah tanpa membedakan kawan atau musuh untuk dimakamkan,” ujar Aidi geram.

Pada Juli 2018 lalu, kata Aidi, KKSB pimpinan Egianus Kogoya ini menembaki pesawat dan membantai warga sipil di Bandar Udara Kenyam. Hampir serupa yang dilakukan di Distrik Yigi, mereka menyandera warga sipil dan dalam kondisi berlutut mereka lalu menembaki dan menebas dengan parang.

Seorang anak bahkan kini hidup sebatang kara dalam kondisi cacat setelah wajahnya dibacok dengan parang dan kedua orang tuanya dibantai saat itu. “Mereka itu (KKSB) lebih binatang daripada binatang, lebih iblis daripada iblis,” kata Aidi.

Kecaman serupa disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menilai tindakan KKSB tersebut sudah di luar batas kemanusiaan. “Tindakan KKSB ini sudah di luar batas kemanusiaan. Mereka harus ditindak tegas tanpa kompromi,” kata Tjahjo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tjahjo pun mengajak pemerintah dan masyarakat Papua mengutuk kekejaman KKSB yang telah mengganggu jalannya kegiatan pembangunan di Provinsi Papua.

“Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat Provinsi Papua agar bersatu membangun Papua dan menolak segala propaganda KKSB yang mengganggu pembangunan,” ujar Tjahjo.

Aparat TNI-Polri melakukan evakuasi jenazah pekerja korban pembantaian KKSB di bukit Puncak Kabo, Kabupaten Nduga. (ist)

Pejuang Kemerdekaan Papua

Dua pekan berselang, Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara mengenai peristiwa pembantaian di Kabupaten Nduga. Tak ada simpati sedikitpun terlontar dari mulutnya, bahkan dia dengan bangga menyebut pelaku pembantai sebagai pejuang kemerdekaan Papua.

“Bukan kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata), mereka pejuang kemerdekaan Papua. Jang ko bilang KKB, ini orang minta merdeka. itu saja,” ujar Enembe memotong perkataan seorang wartawan yang menyebut pelaku adalah KKB dalam wawancara di Jayapura, Senin (17/12/2018) kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini balik menuding pemerintah pusat sebagai pemicu pembantaian pekerja di Kabupaten Nduga karena selama ini tidak pernah menjawab aspirasi merdeka dari KKSB.

“Solusinya bagaimana, ini yang harus negara pikirkan. Karena bertahun-tahun mereka (KKSB) bicara merdeka, lalu kita tak bisa selesaikan. Tidak boleh orang Papua jadi korban terus. Sejarah perjalanan orang Papua ini penuh liku-liku dan harus diselesaikan,” kata mantan Bupati Puncak Jaya dan kini menduduki jabatan Gubernur Papua periode kedua.

Menurut Enembe, sejak awal KKSB ini telah menolak pembangunan jalan Trans Papua karena menganggap bahwa jalan itu akan dipakai membunuh mereka.

“Contohnya sekarang, Tingginambut di Puncak Jaya yang menjadi basis Goliat Tabuni telah dikuasai oleh TNI. Karena itu mereka selalu menolak pembangunan termasuk jalan ini,” kata dia.

Ia juga menuding TNI turut berperan sehingga terjadi pembantaian pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak di Distrik Yigi, Minggu (2/12/2018). Pasalnya, kata Enembe, TNI adalah pemenang tender pembangunan jalan Wamena, Habema, Kenyam hingga Mumugu.

“Pembangunan jalan di Nduga itu tendernya dimenangkan TNI. Kita semua tahu TNI yang kerja. Kalau TNI yang menang tender seharusnya mereka yang kerja, jangan taruh masyarakat di sana. Apakah PT Istaka cuma kedok, tapi TNI yang kerja, kelihatannya begitu,” papar Enembe.

Berbeda dengan keinginan Presiden Jokowi yang menghendaki pembangunan jembatan di ruas Wamena-Mumugu ini terus dilanjutkan, Enembe justru meminta agar pembangunan dihentikan.

“Saya punya berpengalaman cukup lama, mereka minta merdeka. Mereka tidak butuh pembangunan dan itu dari dulu,” kata Enembe.

Politisi yang kini coba merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf, berdalih jika ingin menyejahterakan rakyat Papua bukan dengan memberikan proyek kepada TNI, tapi mempercayakan pembangunan itu dikerjakan warga setempat.

“Di Papua itu kalau mau buat sejahtera, kasih pekerjaan anak-anak setempat. Biar mereka sendiri yang kawal, itu baru aman,” ucap Enembe.

Dalam jumpa pers di Jakarta awal Desember lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan Mumugu, Kabupaten Asmat sepanjang 278,6 kilometer telah selesai dibangun sejak awal 2017 lalu. Saat ini, kata Basuki, sedang dilakukan pembangunan 35 jembatan yang ada di ruas jalan itu.

“Dari total 35 jembatan yang ada di ruas jalan itu, 14 di antaranya dibangun oleh PT Istaka Karya (Persero) dan 21 jembatan dibangun PT Brantas Abipraya (Persero). Saat ini ada 11 jembatan yang sedang dikerjakan PT Istaka Karya,” papar Basuki. (Ong)

Komentar

Up Next

Menkeu Sri Mulyani Bertemu Jajaran Kemenkeu di PLBN Skouw

Don't Miss

IPMB Desak Presiden GIDI Selesaikan Pertikaian Jemaat 3 Klasis di Bokondini

Tanah Papua

Memasuki Bulan Puasa dan Paskah, Pemkab Mimika Keluarkan Instruksi Kepada Pengelola Tempat Hiburan dan Pedagang

Published

13 jam ago

Maret 24, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Untuk menghormati dan menghargai umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci ramadhan dan umat Kristiani dalam menyambut dan merayakan hari paskah.

Pemerintah Kabupaten Mimika mengeluarkan Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembatasan waktu operasional tempat hiburan dan larangan penimbunan bahan makanan selama bulan suci Ramadhan amadhan bagi umat muslim dan hari raya Paskah bagi umat Kristiani di Kabupaten Mimika Tahun 2023.

Instruksi tersebut dikeluarkan pada Rabu 23 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.

Adapun instruksi tersebut ditujukan kepada pemilik bar, diskotik, kafe, pantai pijat, club malam, pemilik tempat hiburan billiard, pemilik hotel dan pedagang.

Pertama, para pemilik bar, diskotik, kafe, pantai pijat, club malam dan pemilik tempat hiburan billiard wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menaati jam buka tutup sebagai berikut.

Adapun jam buka 21:30 wit, jam tutup 02.00 wit, sedangkan di siang hari tidak diizinkan untuk dibuka.

Kedua pedagang di Mimika dilarang menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat.

Jika pengelola tempat hiburan malam dan pedagang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi tersebut maka akan diberikan sangsi tegas berupa penutupan tempat usaha, pencabutan tempat izin usaha dan sangsi lain sesuai perundangan undangan yang berlaku.

Instruksi tersebut mulai berlaku pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 26 April 2023.

Plt Bupati Mimika, saat ditemui di Graha Eme Neme Yaware, Kamis (23 /3/2023) berharap agar para pelaku usaha tempat hiburan malam dan pedagang di Kabupaten Mimika wajib mematuhi instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut.

“Sangsi adalah pencabutan izin,”kata Plt Bupati Mimika.

Dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika agar tetap menjaga situasi Kamtibmas masyarakat selama bulan suci ramadhan.

” Kita juga berharap untuk Kamtibmas selama masa puasa tetap kita jaga dengan baik, “Kata Plt Bupati.(MSC)

Komentar

Tanah Papua

Kapolres Ingatkan Pengusaha Tempat Hiburan Hormati Instruksi Bupati

Published

17 jam ago

Maret 24, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, mengingatkan seluruh pelaku usaha yang bergerak diusaha tempat hiburan malam agar menghormati Instruksi Bupati terkait dengan jam buka tutup tempat hiburan malam.

“Sangsinya juga sudah tertera di surat edaran itu, dicantumkan juga, pihak pihak ataupun pelanggaran yang melanggar edaran yang sudah dikeluarkan bapak bupati, baik itu sangsi administrasi sampai ke pencabutan izin disana sudah tertera.Sama sama kita hormati instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, “kata Kapolres kepada wartawan di Timika, Jumat (24 /3/2023).

Kapolres menegaskan bahwa instruksi tersebut dikeluarkan untuk menghormati umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan dan bagi umat Kristiani yang sebentar lagi akan menyambut dan merayakan hari raya paskah.

“Saya yakni niat dan maksud dari beliau dari pemerintah daerah mengeluarkan edaran ini untuk menjaga pelaksanaan kegiatan ibadah bisa berjalan dengan baik dan hikmat” kata Kapolres.

Kapolres mengatakan pihaknya akan membangun Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika untuk melakukan razia dan penertiban terhadap tempat hiburan malam yang tidak mematuhi Instruksi Bupati.

” Kami akan melakukan kegiatan razia dititik yang diberikan izin intuk menjual minuman keras atau membuka tempat hiburan. Kamipun akan berkolaborasi dengan Satpol PP untuk bagaimana sama sama kita menegakan ederan yang sudah dikeluarkan oleh bapak bupati, “kata Kapolres .(MSC)

Komentar

Tanah Papua

Komisi C Gelar RDP dengan RSUD Mimika, Ini yang Dibahas

Published

18 jam ago

Maret 24, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Komisi C DPRD Kabupaten Mimika melaksanakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan pihak manajemen Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika di aula DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (24/3/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Mimika, Antonius Pasulu bersama stafnya dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mimika.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, Aloisius Paerong, saat ditemui usai menggelar RDP bersama pihak RSUD Mimika mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan pelayanan masyarakat dan Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Mimika.

Ada beberapa pokok persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya pertama terkait dengan struktur organisasi.

“Dari struktur organisasi terlihat kebutuhan manpowernya kemudian sudah berapa yang terpenuhi sesuai dengan keahlian masing masing jabatan,” kata Aloisius.

Kedua terkait sistem pengelola keuangan yang ada di RSUD Mimika.

“Terkait masalah pengelolaan keuangan itu sendiri, itukan sudah ada aturan baik itu UU maupun Permendagri kita tinggal memastikan apakah pemungutan itu sudah sesuai dengan aturan dan penggunanya, ” kata Aloisius.

Selain itu, hal lain yang juga dibahas pertemuan tersebut masalah pengelolaan catring makan untuk orang sakit

” Tentunya ada aturan terkait dengan itu yang terpenting bahwa kebutuhan gizi oleh pasien itu sudah terpenuhi,”kata Aloisius.

Selanjutnya terkait dengan
pengelolaan limbah B3,

” Tadi sudah dijelaskan oleh mereka bahwa mereka sudah punya fasilitas yang ada disana. Hanya sekarang bermasalah itu sisa dari pembakaran itu harus dibuatkan TPA kusus karena itu harus ditimbum meskipun menurut mereka bahwa itu bukan lagi bahan berbahaya dan beracun,”kata Aloisius

Direktur RSUD Mimika Antonius Pasulu saat ditemui usia RDP, menyampaikan terima kasih banyak kepada Komisi C DPRD Kabupaten Mimika yang telah mengundang pihaknya untuk melakukan RDP.

Antonius menjelaskan bahwa sejak RSUD Mimika ditetapkan menjadi BLUD, Seluruh pengelolannya berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .

“Penerapan BLUD sudah berjalan sesuai dengan Permendagri 79, fleksibilitas disitu untuk pengelolaan keuangannya, barang dan jasa, SDM dan kerjasama sudah berjalan dengan baik. Dan setiap tahun BPK melakukan audit dan penilainya juga cukup baik”kata Anton.(MSC)

Komentar

Tanah Papua

Jamin Keamanan saat Salat Tarawih, Polres Lakukan Pengamanan di Tempat Ibadah

Published

2 hari ago

Maret 23, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman nyaman lancar serta kondusif pada saat umat muslim melaksanakan salat tarawih. Polres Mimika dan Polsek Jajaran melaksanakan kegiatan pengamanan sholat tarawih di masjid-masjid. Rabu. (22/3/2023)

Sebanyak 125 personel Polres Mimika diterjunkan guna mengamankan jalannya salat tarawih.

Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, SH.SIK melalui Kasihumas Ipda Hempy Ona dalam keterangan tertulis Kamis (23 /3/2023) mengatakan pengamanan salat tarawih yang dilakukan ini merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan kepada umat muslim yang melaksanakan sholat tarawih dibulan suci Ramadhan.

“Pengamanan salat tarawih ini bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, lancar dan kondusif pada saat umat muslim melaksanakan sholat tarawih, diharapkan dengan adanya kehadiran Polisi dalam mengamankan kegiatan sholat tarawih di bulan Ramadan ini dapat memberikan rasa nyaman sehingga pelaksanaan sholat dapat berlangsung dengan khidmat,” kata Hempi

Untuk wilayah hukum Polres Mimika atau dalam kota ada sembilan masjid yang jumlah jemaah sangat banyak sehingga diprioritas dalam pengamanan dengan cara menempatkan sejumlah personel baik dari Satuan Lalulintas dan staf yang ada.

Selain pengamanan di tempat
ibadah, juga ada personel perintis yang melakukan mobile dengan menggunakan kendaraan patroli guna meminimalisir gangguan Kamtibmas.

“Ada juga dari paguyuban atau kerukunan turut bersama melakukan penjagaan dan pengamanan jalannya salat tarawih ini. Diharapkan kerjasama yang baik bahkan koordinasi dengan pengurus Masjid setempat guna mengatur arus lalulintas sehingga jalannya Ibadah dapat berjalan dengan baik.”kata Hempy.(HMS/MSC)

Komentar