Connect with us

Tanah Papua

Demo Protes Rolling Jabatan Desember 2023,Puluhan ASN Minta Bertemu Perwakilan Mendagri dan Gubernur PPT

Published

on

TIMIKA,KTP.com – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar aksi demo di depan kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (15/1/2024).

Para ASN terlihat sudah mulai berkumpul di lokasi pada pukul 8.00 WIT dan langsung memasang tenda tepat di sisi kanan gerbang masuk kantor Puspem.

Aparat keamanan juga terlihat sudah berada di lokasi dan langsung melakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.

Para ASN ini tampaknya menuntut keadilan atas hak-haknya serta menyoroti kebijakan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang dianggap langgar aturan.

Selain ini, para ASN ini juga melakukan protes atas rolling jabatan yang terjadi pada bulan Desember 2023 lalu. Hal itu tertulis dalam spanduk yang dipasangkan di depan tenda oleh para ASN.

Selain itu, mereka juga meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Pj Gubernur Papua Tengah untuk turun tangan terkait hal ini.

“Saya minta ibu gubernur (Papua Tengah datang disini, saya tidak mau ketemu Wakil Bupati, saya tidak mau ketemu Bupati. Sama saja,” tegas seorang ASN, Karel Kum dalam orasinya.

Dalam spanduk yang dipasang tertulis,Solidaritas ASN dan Masyarakat Kabupaten Mimika; meminta kepada Mendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah untuk menonaktifkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Pj Sekda Mimika, Dominggus Robert Mayaut.

Ada juga spanduk yang bertuliskan,Solidaritas ASN Kabupaten Mimika; Galang persatuan ASN bersama masyarakat Kabupaten Mimika lawan segala kebijakan Bupati Mimika yang melanggar peraturan pemerintah dan undang-undang ASN dalam empat kali melakukan pelantikan di akhir tahun 2023 dan mari kita menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Mimika dari oknum-oknum yang mementingkan pribadi dan kelompok.

Puluhan ASN saat melakukan aksi demo dami di depan pintu masuk kantor pusat pemerintah Pemda Mimika.

Di spanduk ketiga bertuliskan,Solidaritas ASN Kabupaten Mimika; Galang persatuan ASN bersama masyarakat Kabupaten Mimika lawan segala kebijakan fasis Bupati Mimika yang melanggar peraturan Pemerintah dan Undang-undang ASN. Untuk itu kami minta kepada DPRD Kabupaten Mimika membentuk pansus penataan birokrasi pemerintah.

Berikut 6 poin tuntutan yang menjadi pernyataan sikap para ASN Kabupaten Mimika dalam aksi demo:
1. Kami meminta Kepada Bupati Mimika segera membatalkan semua Surat Keputusan (SK) pelantikan sejak bulan September-Desember 2023 karena ASN Kabupaten Mimika dirugikan. Sehingga itu kami mendesak pula agar Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah segera mengintervensi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Mimika yaitu sebagai poros bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Sehingga Mendagri harus segera turun tangan melihat Kab Mimika dan menonaktifkan Bupati Mimika demi pelayanan masyarakat, penataan birokrasi dan pemerintahan, pelayanan masyarakat.

2. Kami mendesak kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) agar SEGERA MEMBERIKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF sesuai dengan pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 yaitu dengan malakukan pemblokiran data kepegawaian dan layanan kepegawaian serta pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian selain yang menjadi kewenangan Presiden; karena mutasi dan demosi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Mimika menabrak aturan dan tidak dilakukan melalui pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Selain itu Surat Permohonan Klarifikasi dari BKN pada Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor 11787/B-AK.02.01/SD/F.III/2023 dengan Deadline waktu tanggal 22 Desember 2023 hingga saat ini tidak pernah ada Klarifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sehingga perlu Pelaksanaan Audit Manajemen ASN dari BKN. Sehingga kami mendesak KASN, BKN dan Menpan RB SEGERA menindak lanjuti proses kepegawaian pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian yang tidak sesuai Peraturan NSPK dan segera merekomendasikan ke Presiden utk menonaktifkan bupati mimika sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Aparat Penegak Hukum segera usut penggunaan keuangan sejak bulan september 2024 di BPKAD, 3 Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan.

4. Jania Basir Rante Danun, Ida Wahyuni, Jeni O. Usmany dan Ever L. Hindom segera mundur dari jabatan kerana mereka adalah pelaku kejahatan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Mimika.

5. Kami mendesak kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Kemenpan-RB agar SEGERA menyelesaikan Mutasi Brutal Pelantikan pejabat tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Lintas Lembaga Negara.

6. Mendesak Kepada Ombudsman RI melalui perwakilan Papua untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan kuat Maladministrasi pelanggaran atas Pelantikan pejabat tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Sementara itu, sampai saat ini aksi demo tersebut masih terus berlangsung. Para pendemo juga mengancam akan menduduki kantor Puspem hingga esok.(MWW)

Komentar
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *