Connect with us

Tanah Papua

Bupati Nduga dan Anggota DPR Papua Tegaskan Pelaku Mutilasi Warga Sipil di Timika Dihukum Berat

Published

on

TIMIKA,KTP.com – Bupati Kabupaten Nduga Provinsi Papua, Namia Gwijangge, meminta kepada pimpinan TNI-POLRI agar memberikan hukuman berat kepada para pelaku pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Nduga di Kabupaten Mimika pada Senin (22/8/2022) dihukum berat.

“Saya minta kepada bapak Kapolres Mimika,bapak Dandim Mimika,Kapolda Papua, Pangdam, bapak Kapolri dan bapak Panglima TNI agar pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Kalau Boleh hukuman mati sesuai dengan perbuatan mereka,”kata Bupati Namia,saat menggelar konferensi pers di Hotel Cartenz-Timika,Kamis (1/9/2022)

Hukum tersebut dianggap setimpal dengan perbuatan pembunuhaan sadis yang dilakukan oleh para pelaku yang dilakukan sangat terencana.

“Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat tidak manusiawi,”kata Namia.

Bupati berharap agar dalam proses penanganan kasus tersebut harus dilaksanakan secara transparan.

“Masyarakat, keluarga korban dan semua pihak mengikuti secara transparan sampai selesai keputusan hukuman kepada pelaku.Kami terus memantau proses hukum yang akan berjalan kedepan sehingga keputusan akhir ini sesuai dengan harapan masyarakat dan permintaan keluarga korban,”kata Namia.

Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat Nduga baik yang ada di Timika maupun di Kabupaten Nduga agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku.

“Masalah yang terjadi ini adalah masalah kriminal, kejahatan murni.Sepenuhnya kita serahkan pada proses hukum sehingga saya minta kepada semua masyarakat yang ada di Nduga maupun Timika kita melakukan aktivitas seperti biasa sambil kita menunggu proses hukum yang ada,”kata Bupati Namia.

(Baca Juga:Panglima TNI: Penanganan Kasus Oknum Anggota TNI Bunuh dan Mutilasi Warga di Timika Ditangani Secara Transparan dan Tegas)

Dirinya menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh masyarakat Nduga akan mengawal dan memantau seluruh proses penanganan kasus ini hingga tuntas.

Desakan agar para pelaku dihukum berat juga disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua
Namantus Gwijangge.

Namantus mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Jokowi telah memerintahkan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar kasus pembunuhan ini diusut hingga tuntas .

“Sesuai dengan perintah Presiden dan Panglima TNI kasus ini harus terang benderang diungkapkan hingga tuntas”kata Namantus.

Ia menegaskan bahwa keluarga korban telah mempercayakan kepada aparat penegak hukum agar kasus pembunuhan ini diselesaikan secara hukum.

” Ketika keluarga memberikan kepercayaan penuh kepada pihak berwajib untuk selesaikan kasus ini secara hukum,saat mereka beri kami kepercayaan pihak berwajib harus kita lakukan secara konsisten untuk selesaikan masalah ini.Harapan para keluarga adalah mereka mau para pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya sampai dengan hukum mati. Itu permintaan keluarga,”kata Namantus.

Dirinya juga meminta agar dalam proses penanganan kasus ini dilaksanakan secara terbuka.Dirinya berjanji bersama rekan rekannya di DPR Provinsi Papua akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“keluarga sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib TNI-POLRI untuk membuka kasus ini secara terbuka.Sehingga keluarga merasa puas dengan seluruh proses yang ada,”kata Namantus.

Dukungan agar para pelaku dihukum berat dan proses penganan kasus dilakukan secara transparan juga disampaikan oleh Anggota DPR Provinsi Papua ,Laurensius Kadepa.Laurens berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas.(HMS)

Komentar
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Tanah Papua

Plt Bupati Mimika Gelar Rapat Barsama Pimpinan OPD

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johanes Rettob, menggelar rapat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika,Selasa (27/9/2022) di aula pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Mimika.

“Rapat hari ini kita bicara tentang kordinasi, evaluasi dan monitoring apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 sampai sekarang kemudian kita lihat apa yang kita perlukan lagi yang harus kita kerjakan di tahun terakhir yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.APBD perubahan sudah jadi tetapi ada beberapa perubahan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi,”kata. John kepada wartawan usai menggelar pertemuan tersebut.

John mengatakan selain hal tersebut, dalam rapat tersebut juga membahas kendala kendala yang dihadapi oleh pimpinan OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Kita rapat juga terkait dengan masalah masalah yang dihadapi oleh OPD OPD agar kita bisa tindaklanjuti kedepan di tahun 2023.Kita juga bicara terkait dengan langkah langkah apa yang kita harus buat untuk menghadapi tahun 2023,2024 dan terkait dengan pemilihan umum.Harus kita siap terkait dengan pemilihan umum terutama didata penduduk dan lain lain,”kata John.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Dua Jembatan di Distrik Agimuga Sedang Dikerjakan

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan dua unit jembatan penghubung di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika saat ini sedang dikerjakan.

Dua jembatan tersebut adalah jembatan penghubung antara Distrik dengan Kampung Kiliarma dengan panjang kurang lebih 15 meter dan jembatan penghubung antara Kampung Amungun dengan jalan baru sepanjang kurang lebih 20 meter.

” Kemarin kami dapat kegiatan ada dua jembatan yang sedang dibangun disana.Jembatan yang satu jembatan yang dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan pekerjaannya tidak dilanjutkan. Jadi tahun ini, kami lanjutkan untuk selesaikan yang itu.Kemudian ada satu jembatan penghubung kampung dengan distrik itu memang sudah retak jadi minta untuk dibangun,”kata Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin, saat ditemui di Kantor Bappeda Mimika, Selasa (27/9/2022).

Paulus mengatakan pembangunan jembatan tersebut sangat penting karena membantu akses transportasi dan mobilisasi masyarakat di Distrik Agimuga.

“Jadi anggaran itu ada 4 miliar jadi kami bagi dua , satu kerja jembatan penghubung itu dengan satu melanjutkan jembatan yang belum di sambung itu,”kata Paulus.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

Published

on

By

JAKARTA,KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya.( **)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Terkait Pengangkatan 600 Honorer K2 di Mimika, Plt Bupati : Nanti Kita Evaluasi

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali terkait dengan pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Mimika oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika yang menuai polemik tersebut.

“Nanti kita akan evaluasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemerintah Pusat.Kita evaluasi itu artinya kita lihat kembali kalau tidak pantas untuk K2 kita coret,”kata Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob,saat ditemui di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Senin (26/9/2022).

Untuk diketahui bersama bahwa pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Mimika beberapa waktu yang lalu menuai protes kerasa dari Aliansi Honorer Mimika.

(Baca Juga: Kinerja Pejabat Dilingkup Pemkab Mimika akan Dievaluasi)

Pasalnya pasca pengangkatan 600 honorer K2 menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika menuai protes.

Aliansi Honorer Mimika telah berkali-kali melakukan aksi demo menolak dan meninjau kembali terkait pengangkatan honorer tersebut.

Mereka menduga kuat adanya dugaan pelanggaran aturan dalam proses pengangkatan honorer K2 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika.

Rata rata masa kerja puluhan honorer yang melakukan aksi demo dan tergabung dalam Aliansi Honorer Mimika tersebut adalah mereka yang sudah bekerja lima tahun, 10 tahun bahkan ada yang bekerja menjadi honorer sejak tahun 1991 namun tidak diakomodir dalam pengangkatan tersebut.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua10 jam ago

Plt Bupati Mimika Gelar Rapat Barsama Pimpinan OPD

TIMIKA,KTP.com – Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johanes Rettob, menggelar rapat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika,Selasa...

Tanah Papua10 jam ago

Dua Jembatan di Distrik Agimuga Sedang Dikerjakan

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan dua unit jembatan penghubung di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika saat ini sedang dikerjakan. Dua jembatan tersebut adalah...

Tanah Papua1 hari ago

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

JAKARTA,KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua...

Tanah Papua1 hari ago

Terkait Pengangkatan 600 Honorer K2 di Mimika, Plt Bupati : Nanti Kita Evaluasi

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali terkait dengan pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS...

Tanah Papua1 hari ago

19 buah Batrey SBNP Hilang, Freeport Syahbandar dan Apkam Patroli Gabungan

TIMIKA,KTP.com – Sebanyak 19 buah batrey Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang diperuntukkan untuk membantu lalulintas pelayaran kapal baik di pelabuhan...

Tanah Papua1 hari ago

Kinerja Pejabat Dilingkup Pemkab Mimika akan Dievaluasi

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten...

Tanah Papua4 hari ago

Nama Kapolres Mimika dan ADC Dicatut oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab untuk Lakukan Penipuan

TIMIKA,KTP.com – Nama Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra dan ADC dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan...

Tanah Papua5 hari ago

Peringatan HUT Korlantas Polri ke 67, Kapolres Mimika: Kami Berupaya Meningkatkan Kinerja

TIMIKA,KTP.com – Kepolisian Resor Mimika melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Korps Lalu Lintas (Korlantas)ke 67 secara sederhana di Kantor Polres...

Tanah Papua6 hari ago

Kapolres Imbau Warga Mimika Tetap Jaga Kamtibmas dan Bijak Menggunakan Media Sosial

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika Mimika, AKBP I Gede Putra, mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua agar tetap...

Tanah Papua1 minggu ago

Ketua PMI Provinsi Papua Resmikan Markas PMI Mimika 

TIMIKA,KTP.com – Markas (Kantor) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terletak di Jalan Yos Sudarso-Timika secara resmi...

Tanah Papua

Advertisement

Trending