Connect with us

Nasional

Yanuar Nugroho: Negara Harus Hadir Menjawab Masalah Kesehatan di Papua

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menilai ada masalah tata kelola pemerintahan dalam persoalan di Papua. Bantuan kesehatan, kata Yanuar, diperlukan untuk mengatasi persoalan jangka pendek. Namun perlu strategi jangka menengah untuk membangun Papua secara menyeluruh.

“Diperlukan strategi pembangunan jangka menengah guna mencegah kejadian yang sama terjadi di distrik-distrik lain di Papua,” kata Yanuar dalm Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (29/1/2018).

(Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Kementerian dan Kepala Daerah Bahas Solusi KLB Asmat)

Ia menekankan, strategi jangka menengah yang dimaksud berupa pembenahan tata kelola pemerintah daerah, perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh, peningkatan kualitas SDM kesehatan, dan ketahanan pangan. “Strategi ini mendukung peraturan presiden didalam Inpres Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat,” ungkap Yanuar.

Yanuar menjelaskan permasalahan Papua sangatlah luas dan kompleks sehingga membutuhkan rancangan aksi. “Jangan melihat orang meninggal itu sebagai statistik. Ada banyak persoalan di sana, menyangkut alam, manusia, infrastruktur, dan juga tata kelola pemerintahannya, terutama pemerintah daerah,” ujar Yanuar.

Pemerintah Pusat, kata Yanuar, telah mengucurkan dana untuk 4 juta penduduk di Papua sebesar Rp61,67 triliun. Namun, melihat banyaknya sektor yang perlu dibenahi, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan menginisiasi perlunya aksi dan rancangan jangka menengah.

“Ini mungkin sudah puncak gunung es, tapi jangan menunggu meledak baru kita bergerak. Inilah wake up call untuk menghadirkan negara,” ujar Yanuar.

(Baca Juga: John Djonga: Tanpa Pengawasan, Program Jokowi di Papua Tidak akan Berhasil)

Ia memaparkan bahwa solusi jangka menengah yang dimaksud adalah dengan menjalankan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

“Jangan intervensi Papua dengan cara Jakarta, harus disesuaikan dengan yang di sana,” kata Yanuar. Dengan begitu, diharapkan semua Kementerian dapat bekerja sama untuk menangani KLB di Papua dan tidak akan terjadi kasus-kasus Asmat berikutnya. (FMB9)

Komentar