Pemkot Jayapura Minta Kementerian BUMN Segera Hibahkan Pasar Mama-Mama Papua

JAYAPURA, HaIPapua.com – Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelesaikan masalah hibah bangunan, agar pasar mama-mama Papua bisa segera ditempati.

Menurut Tomi Mano, pada Mei 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan secara lisan pengelolaan pasar mama-mama Papua ini kepada Pemkot Jayapura. Namun hingga saat ini Kementerian BUMN selaku pemilik menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi.

“Belum beroperasinya pasar mama-mama Papua, karena kami belum mendapat ketegasan berupa nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Jayapura dengan PT Telkom serta Perum Damri untuk masuk dan mengelola pasar itu,” kata Tomi Mano usai menggelar Rapat terkait pengoperasian pasar mama-mama Papua dengan DPRP, DPRD Jayapura, TNI, Polri, PT Telkom dan Perum Damri di Ruang Rapat Walikota Jayapura, Jumat (9/2/2018) lalu.

Seperti diketahui, pasar mama-mama Papua yang berada di atas lahan bekas terminal Damri di Jalan Percetakan Negara Jayapura, mulai dibangun pada 30 April 2016. Pembangunan pasar 4 lantai ini dilaksanakan Pokja BUMN dan menelan dana sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari dana CSR BUMN. Karena terjadi kesalahpahaman antara Pokja BUMN dengan Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) sehingga bangunan itu batal diresmikan Presiden Jokowi Mei 2017 lalu.

Tomi Mano berharap ada solusi terkait masalah itu, sehingga mama-mama Papua bisa segera menempati pasar yang memang segaja dibangun atas perintah Presiden untuk mereka. “Semua pihak harus saling bersinergi, karena semuanya bermuara untuk rakyat. Kami berharap peresmiannya pada 7 Maret, yang bertepatan dengan HUT ke-108 Kota Jayapura. Diharapkan juga sudah dilakukan perjanjian pengelolaan dan peresmian pasar itu,” kata Tomi Mano.

Ia juga berharap setelah pasar mama-mama Papua bisa dioperasikan, tidak ada lagi pedagang yang berjualan di emperan toko dan semua bisa tertampung di pasar mama itu. “Saya minta ada lapak khusus penjual noken dan penjual asal Port Numbay,” kata Tomi Mano.

Manajer Divisi Regional Perum Damri Area Maluku-Papua, Ferdik Sakona mengatakan 23 BUMN yang tergabung dalam pembangunan pasar itu sudah menghibahkan kepada Perum Damri dan siap mendukung pengoperasian pasar itu secepatnya. “Proses hibah dari 23 BUMN ini sedang diselesaikan di Jakarta dan selanjutnya Perum Damri akan menyerahkan pengoperasiannya,” kata Ferdik.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRP perwakilan masyarakat adat mendesak Gubernur Papua dan Walikota segera bersurat kepada Kementerian BUMN untuk memperjelas status hibah pasar mama-mama Papua agar bisa segera ditempati. “Setelah sekian lama mama-mama berteriak minta dibangunkan pasar dan kini pasar itu sudah ada. Hendaknya segera dicari solusi agar bisa segera ditempati, agar mama-mama bisa berjualan di tempat yang layak,” kata John Gobai beberapa waktu lalu.

John juga berharap setelah menempati bangunan baru itu, pedagang asli Papua ini bisa mendapat pendampingan dari Pemerintah agar pendapatan mereka bisa lebih meningkat. (Mas)